Partisipasi Masyarakat untuk Melaporkan Pelanggaran Pemilu Perlu Ditingkatkan

Rapat Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020 yang dilaksanakan Bawaslu Limapuluh Kota.
Rapat Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020 yang dilaksanakan Bawaslu Limapuluh Kota. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota , Yoriza Asra menyebut, partipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan pelanggaran Pemilu masih perlu ditingkatkan.

Yori menjelaskan, dilihat dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Limapuluh Kota 2015 dan Pemilu 2019, partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran pemilu sudah mengalami peningkatan, namun peningkatan partisipasi itu belum cukup signifikan.

baca juga: Tidak Sesuai Aturan, Bawaslu Lima Puluh Kota Hentikan Dua Kampanye Calon Kada

"Peningkatannya belum seperti yang kita harapkan karena masih adanya keengganan masyarakat untuk mau menjadi pemberi informasi atau pelapor," kata Yori di sela-sela Rapat Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2020 di salah satu restoran di kawasan Tanjung Pati, Rabu (27/11).

Sebagai wasit dalam penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu terus berupaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya integritas, kredibilitas, dan transparansi penyelenggaraan pada perhelatan Pemilihan Gubernur (Pigub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020 nanti.

baca juga: Bawaslu Lima Puluh Kota Akan Tertibkan APK Paslon Pilkada

"Karena itu, sosilisasi ini sengaja kami gelar lebih awal karena kami berkeinginan untuk mengajak masyarakat mengetahui pentingnya peran kita sebagai pemilih unutk ikut mengawasi proses Pilkada," katanya.

Untuk peserta sosialisasi, Bawaslu mengundang pimpinan partai politik di Limapuluh Kota , Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Bundo Kanduang.

baca juga: KPU Pasbar Imbau Paslon untuk Taati Aturan Selama Kampanye

"Tujuannya agar peserta bisa memberikan pemahaman terhadap kadernya dan masyarakat umum terkait Pilkada," jelasnya.

Pada  Pilkada 2020 , indikasi keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) terkait netralitas disebut Yori akan semakin banyak. Pada Pemilu 2019 lalu, di Limapuluh Kota ditemukan tiga kasus terkait netralitas ASN yang ketiganya sudah ditindaklanjuti dan telah diturunkan sanksi oleh KASN.

baca juga: Cabup Petahana di Pasbar Janji Perbaiki Jalan jika Terpilih Jadi Bupati

"Karena itu mari sama-sama kita awasi, kita jaga agar pihak-pihak yang dituntut netralitasnya bisa kita wujudkan," terangnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat