Menaker: 2.000 LPK Untuk Pendidikan Vokasi Bagi Penerima Kartu Pra Kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah (Setkab)

KLIKPOSITIF -- Guna mendukung pelatihan vokasi bagi penerima Kartu Pra Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tengah mengidentifikasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik swasta, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun maupun pemerintah daerah.

“Termasuk BLK yang dimiliki oleh Kementerian dan Lembaga (K/L), karena banyak sekali kementerian dan lembaga yang memiliki balai-balai latihan-balai latihan, juga training-training center yang ada di perusahaan-perusahaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjawab wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

baca juga: LIPI Temukan Endapan Tsunami Berusia 300 Tahun, Dipastikan Terjadi Berulang

Menurut Menaker, hal itu dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar Kemenaker mengidentifikasi LPK yang ada disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang akan menjadi materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja. Mengenai jumlah LPK yang terdaftar, menurut Menaker, sejauh ini sudah tercatat 2.000 LPK di seluruh tanah air.

“Pesan Presiden LPK, BLK, training center, harus memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi. Jadi benar-benar kita siapkan,” ujarnya.

baca juga: Nggak Muluk-muluk, Ini Tipe Cowok Idaman Chef Renatta

Mengenai ke-2.000 LPK yang sudah terdafta itu, Menaker Ida Fauziah mengemukakan, mereka ada dalam sistem Sisnaker. Tapi selebihnya, tegas Menaker, pihak akan melihat kompetensi mereka, tidak hanya mereka terdaftar atau teregistrasi tetapi juga mereka harus terakreditasi.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya menyampaikan, bahwa Kartu Pra Kerja disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja.

baca juga: Cegah Potensi Pelanggaran, Kontestan Pilkada di Bukittinggi Deklarasi Tolak Politik Uang

Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.

“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah, sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

baca juga: DPR Sambut Baik Pembukaan Umrah Oleh Arab Saudi

Pemerintah, lanjut Airlangga, sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dimana lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan yang lain.

Menurut Menko Perekonomian, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official partner daripada Kartu Pra Kerja, yang nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline, dan juga mendapatkan insentif. (*)

Penulis: Eko Fajri