Dewan Pers: Jadi Wartawan Tak Cukup Mengandalkan Kartu Pers Saja

Seminar Nasional HAM Kemerdekaan Pers Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis Indonesia di Kedutaan Kerajaan Belanda untuk Indonesia
Seminar Nasional HAM Kemerdekaan Pers Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis Indonesia di Kedutaan Kerajaan Belanda untuk Indonesia (Istimewa )

JAKARTA, KLIKPOSITIF - Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan, fenomena saat ini media sangat muda memberikan kartu pers atau id card kepada seseorang setelah itu yang mendapatkan kartu langsung mengaku wartawan.

Hal itu disampaikan Dalam Seminar Nasional HAM, Kemerdekaan Pers Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia, Selasa, 10 Desember 2019.

baca juga: Manajemen Semen Padang Buka Bersama Insan Media

Untuk itu dia menegaskan, seseorang yang bisa dikatakan wartawan apabila terus menulis secara berkesinambungan selama enam bulan. Tidak hanya itu, wartawan juga harus paham aturan jurnalistik dan bisa menulis dengan baik dan benar.

"Tidak cukup dengan kartu pers saja kemudian membanggakan kesana kesini lalu mengatakan saya wartawan. Sekarang mendapatkan kartu pers sangat mudah," katanya.

baca juga:

Namun lebih miris lagi ada yang mengaku wartawan tetapi menulis di facebook.

"Saya ke daerah, tidak disebutkan daerahnya. Lebih tua dari saya ngaku wartawan, nulis lumayan ternyata setelah saya tanya beritanya tayang dimana, rupanya di facebook si bapak. Saya mau melawan takut kualat. Tapi begitu fenomena saat ini," katanya.

baca juga:

Dilanjutkannya, sejak era reformasi menjadi wartawan sangat menggiurkan. Banyak yang mengatakan profesi wartawan memiliki akses yang luas dengan siapa saja. Padahal Ada resiko yang harus ditanggung wartawan dalam melakukan peliputan dan perusahaan media.

"Maka media dan wartawan harus mematuhi aturan yang ada sehingga ketika ada ancaman bisa dilakukan pembelaan," ujarnya.

baca juga:

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menjelaskan, jenis kekerasan yang sering menimpa para wartawan tidak hanya kekerasan fisik namun juga kekerasan verbal berupa ancaman dan intimidasi saat melakukan peliputan.

Sepanjang 2018 terjadi 75 kasus dan pada tahun 2019 terjadi 42 kasus, jenisnya kekerasan fisik, pengusiran atau pelarangan liputan menjadi kasus kekerasan kedua terbanyak.

"Kami mencatat 2018 terjadi 75 kasus dan pada tahun 2019 terjadi 42 kasus, jenisnya kekerasan fisik, pengusiran atau pelarangan liputan menjadi kasus kekerasan kedua terbanyak," ungkapnya.

Dikatakannya, para pelaku kekerasan pun juga beragam, seperti pejabat eksekutif dan legislatif, aparat pemerintah, serta organisasi masyarakat (ormas). Namun angka kekerasan masih didominasi oleh aparat kepolisian, TNI. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir