Alirman Sori: Pengelolaan Dana Desa Harus Terbuka

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori (KLIKPOSITIF/ Kiki Julnasri)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Alirman Sori menegaskan keterbukaan pengelolaan dana desa atau nagari harus dibuka selebar-lebarnya pada masyarakat sesuai amanat undang-undang.

Senator asal Sumbar ini mengatakan, hal tersebut merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik dan sekaitan dengan kebijakan anggaran dana desa , pemerintah harus membuka informasi selebar-lebarnya pada masyarakat.

baca juga: Hadiri Gebyar Vaksin Bersama Kapolda Sumbar, Bupati Pessel Tekankan Camat Segera Jadwalkan Vaksin Setiap Hari di Nagari

"Persyaratan mutlak, karena ada UU nomor 25 tahun 2005 tentang Keterbukaan (Pelayanan Publik). Jadi soal kebijakan anggaran dana desa itu harus dibuka selabar-selebar dan seluas-seluasnya," ungkapnya saat menggelar reses di Painan, Senin 16 Desember 2019 malam.

Reses Alirman Sori merupakan kegiatan perdana setelah dilantik menjadi anggota DPD RI pada Pemilu 2019 lalu, dan ia memilih Kota Painan sebagai kunjungan pertamanya dalam menjemput aspirasi masyarakat.

baca juga: Dengan Gotong Royong, Masyarakat Alai Pessel Bangun Masjid Senilai Rp3 Miliar

Ia menjelaskan, adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa hal itu mengingat sasaran dana desa . Sebab, penggunaan dana desa sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

"Agar semua pihak tahu, karena dana desa itu dana yang paling menyentuh kepentingan masyarakat akar bawah. Nah, untuk itu sistem perencanaan, sistem pelakasanaan, sistem pengawasannnya harus transparan," terangnya.

baca juga: Pemkab Pessel Ancam Honor atau Gaji yang Bersumber dari Dana Nagari Tidak Dibayarkan, Jika Belum Vaksin

Lanjutnya, selain keterbukaan sistem, masyarakat juga harus melakukan pengawasan yang intens dalam pengelolaan dana desa . Sebab, selain pengawasan formal, masyarakat merupakan pengawas non formal juga dibutuhkan untuk dana desa lebih tepat sasaran.

"Kita mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi masyarakat jangan tidak peduli, harus peduli dan aktif terhadap program dan kegiatan ini (dana desa)," tutupnya. (Kiki Julnasri)

baca juga: Satker Jalan Nasional Tegaskan Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur di Pessel

Penulis: Eko Fajri