Bawaslu Tak Punya Payung Hukum untuk Menindak Baliho Calon

Spanduk bakal calon di Kota Padang
Spanduk bakal calon di Kota Padang (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat belum menetapkan nama-nama calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2020 , namun baliho, dan spanduk bakal calon sudah bertebaran di ruang publik.

Sejumlah tokoh yang dikabarkan akan maju pada pemilihan kepala daerah sudah mulai curi star, dengan memajang foto-foto mereka di spanduk dan baliho. Mulai dari bakal calon petahana, hingga calon dari pemula.

baca juga: Pilkada 2020, KPU Kota Solok Habiskan Anggaran 7,8 Miliar Lebih

Secara aturan di penyelenggara pemilu, pemasangan baliho yang saat ini marak tidak bisa dilakukan penindakan. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru bisa melakukan penindakan, setelah KPU menetapkan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020 .

Anggota Bawaslu Sumbar Elli Yanti mengatakan, Bawaslu dalam proses menangani pelanggaran ada mekanisme dan aturan yang berlaku. Bawaslu baru bisa melakukan tindakan terhadap spanduk, dan baliho, bagi calon yang sudah ditetapkan oleh KPU.

baca juga: Sebanyak Lima Kasus Pidana Pemilihan di Sumbar Telah Divonis Bersalah Oleh Pengadilan

"Memang banyak yang sudah pasang baliho, spanduk, tapi kami belum bisa mengatakan itu pelanggaran, karena regulasinya tidak ada. Terjadi kekosongan regulasi di sini, dan mereka memanfaatkan itu. Dalam UU nomor 10 itu tidak mengatur, baliho yang saat ini bertebaran di ruang publik," jelas Elli saat ditemui, Kamis 19 Desember 2019 di Padang.

Namun begitu, Bawaslu tidak tinggal diam terhadap calon-calon yang sudah mulai curi star dalam menyebar alat peraga kampanye. Salah satunya, melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten kota, agar bersurat dengan pemerintah daerah setempat.

baca juga: KPU Lima Puluh Kota Segera Tetapkan Paslon Safari Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Sebenarnya ini kewenangan Pemda. Salah satunya terkait ketertiban publik, dan bisa juga soal pajaknya. Apakah mereka bayar pajak atau tidak. Begitu juga dengan petahana yang kembali mencalon, kami juga mengingatkan pada ASN agar netral," tegasnya.

Menurut Elli, petahana sangat rentan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran negara. Tidak jarang juga terjadi, kegiatan-kegiatan atau program yang disematkan untuk sekaligus melakukan kampanye meskipun tahapan kampanye belum dimulai.

baca juga: KPU Solsel Tetapkan Khairunas-Yulian Efi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

"Kekosongan-kekosongam regulasi atau aturan inilah yang kami harapkan agar masyarakat cerdas menyikapi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan," sambungnya. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir