Sidang Wabup Pessel, Saksi Ahli: 85 Persen Mangrove di Lahan Terdakwa Berkondisi Baik

Suasana sidang Wabup Pessel di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, Kamis 19 Desember 2019
Suasana sidang Wabup Pessel di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, Kamis 19 Desember 2019 (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri )

PADANG,  KLIKPOSITIF - Saksi ahli kerusakan mangrove di Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, menegaskan 85 persen luas mangrove di lahan terdakwa masih berkondisi baik.

Peneliti bidang mangrove alumni Jurusan MIPA Unand Padang, Roki Afriadi menyebut hal itu berdasarkan penelitiannya ke lokasi terdakwa.

baca juga: DLH Rencanakan Tambah Kubus Apung Tahun Depan

"Acuannya Keputusan Menteri Kehutanan nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Mangrove . Dan saya pernah dikonfrontir soal itu oleh penyidik PPNS KLHK," ungkapnya saat memberi kesaksian pada Sidang ke-15 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, Kamis 19 Desember 2019.

Secara keseluruhan, luasan mangrove yang rusak hanya 15 persen, dari 2,6 hektare di wilayah terdakwa. Artinya, yang berkondisi baik sekitar 2,26 hektare. 

baca juga: Semen Padang Serahkan Bantuan 20 Unit Alat Pengolahan Sampah untuk Kelompok Dasawisma Kemiri 8 Pasaman

Menurutnya, pola penghitungan yang dipakai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (LH) nomor 201 tahun 2004.

Sebab, Mereka hanya mengitung yang rusak saja. Dalam Keputusan Menteri, mangrove berkondisi baik jika kondisinya masih di atas 75 persen.

baca juga: Semen Padang Optimalkan Pemakaian AFR untuk Dukung Pelestarian Lingkungan

"Jadi, kerusakkan yang sebenarnya hanya 0,39 hektar atau hanya 15 persen saja dari total luasan lahan terdakwa yang rusak," terangnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, dari yang rusak itu masih bisa tumbuh secara alami. Itupun sudah terbukti. Namun, masalah waktu kapan tumbuh secara keseluruhan, tergantung alam.

baca juga: Video Tanam Mangrove Serentak di Sumbar Ditontonkan ke Presiden Jokowi

Persidangan ke 15 ini juga mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Hakim bertanya, apakah saudara terdakwa masih menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan?

Terdakwa menjawab, iya. Akan tetapi, sejak masalah ini bergulir, para Kepala Organisasi Perangkat Dinas (OPD) sudah tidak pernah menganggapnya lagi.

Bahkan, terdakwa mengaku, untuk konsultasi terkait masalah itu saja tidak pernah diacuhkan OPD terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, sehingga sulit untuk koordinasi.

Usai pemeriksaan, salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendatangi terdakwa dengan gestur wajah penuh haru. Dan tampak ketika itu penyesalan dari raut wajahnya sambil menyalami dan memeluk orang nomor 2 di Pessel tersebut.

Sebelumnya, pada sidang ke-13 dua Pakar Hukum Lingkungan masing-masing dari Universitas Indonesia dan Universitas Andalas juga membantah pola penghitungan kerusakkan yang disampaikan saksi ahli JPU.

Dalam sidang ke 15 ini, dihadiri dua saksi ahli di bidang mangrove dan dipimpin Hakim Ketua Gutiarso. Diketahui sidang lajutan akan berlanjut 9 Januari 2020 dengan agenda pembacaan tututan dakwaan dari JPU.

(Kiki Julnasri)

Penulis: Joni Abdul Kasir