Sumbar Rawan Bencana, Tapi Anggaran BPBD Dipangkas

Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman
Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Provinsi Sumatera Barat dipangkas hingga 30 persen. Pada 2019 anggaran BPBD Sumatera Barat mencapai sekitar, Rp 31 miliar, sedangkan di tahun ini turun menjadi Rp19,9 miliar.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Erman Rahman mengungkapkan pemangkasan terjadi di tingkat TAPD disebabkan adanya sejumlah iven nasional seperti, Penas Tani, MTQ, Harganas, dan Pilkada.

baca juga: Honor Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19 di Padang Dikurangi, DLH Sebut Ini Penyebabnya

Menurut Erman, idealnya anggaran BPBD Sumatera Barat setidaknya berada di angka 31 miliar rupiah. Namun pihaknya dapat memaklumi terjadinya pemangkasan anggaran pada tahun ini, tetapi diharapkan tahun tahun selanjutnya akan kembali ditambah.

"Mudah-mudahan anggaran tahun berikutnya ditambah," ujarnya, Kamis, 9 Januari 2020.

baca juga: Kelompok Jurnalis Jadi Salah Satu Tim Terbaik Perancang Infografis Kebencanaan

Pemangkasan anggaran menjadi perhatian serius oleh Komisi IV DPRD Sumatera Barat, anggota komisi IV menyayangkan terjadinya penurunan anggaran tersebut. Mengingat, potensi bencana di Sumbar terbilang tinggi dan selalu mengancam.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Benny Utama mengungkapkan, bencana datang tidak terduga, baik terkait dimana lokasi, waktu, dan bentuk bencananya. Untuk itu, pemerintah daerah harus sungguh-sungguh dalam menghadapi bencana. Salah satunya dalam bentuk menyiapkan anggaran yang memadai, Sebab jika anggaran tersedia dengan memadai, potensi dan efek yang ditimbulkan dari bencana akan bisa diminimalisir

baca juga: DLH Provinsi: Kabupaten dan Kota di Sumbar Tak Serius Kelola Sampah

Menurutnya, dengan kondisi Sumbar yang rawan dengan berbagai macam bencana, mulai dari banjir, gempa, tsunami, gunung meletus dan yang lain, seharusnya pemerintah daerah menambah anggaran kebencanaan, bukan malah dikurangi.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Desrio Putra menyebutkan, meskipun pada 2020 Sumbar menyelenggarakan sejumlah iven berskala nasional, tetapi

baca juga: PKSI Kota Solok Bantu Baju Hazmat Untuk Petugas BPBD

anggaran BPBD tidak boleh dikorbankan untuk itu.

Desrio prihatin dengan anggaran 2020, karena menurutnya anggaran BPBD tidak boleh diotak-atik karena kita tidak pernah tahu bencana akan terjadi. Jika sewaktu-waktu bencana terjadi, dan anggaran kita tidak siap bagaimana.

Kita tidak bisa mengetahui kapan bencana akan terjadi, namun kita bisa memprediksi apa saja potensi bencana yang akan terjadi. Perlu kesiapan anggaran dan sosialisasi ke masyarakat, hingga kesiapan pasca bencana.

"Ini bukan program-program pencitraan, namun program harus diaktualkan mengingat ini menyangkut dengan keselamatan masyarakat dan kesiapan kita dalam penanganan bencana," kata Desrio beberapa waktu lalu.

Diharapkan pada anggaran perubahan 2020, anggaran BPBD dapat dinaikan, karena biasanya setiap menjelang akhir tahun bencana alam kerap melanda Sumbar. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir | Editor: Rezka Delpiera