Diduga Tanpa Izin, Polda Sumbar Segel Areal Pertambangan Milik PT Dempo di Pessel

Polda Sumbar Segel Area Pertambangan Milik PT. Dempo Group di Pesisir Selatan
Polda Sumbar Segel Area Pertambangan Milik PT. Dempo Group di Pesisir Selatan (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar menyegel areal pemecah batu (Stone Crusher) milik PT. Dempo Group di Pesisir Selatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar Kombes Pol Juda Nusa Putra mengatakan, penyegelan dilakukan karena dugaan adanya pertambangan ilegal. Penyegelan, lanjut Juda, dilakukan Minggu, (12/1/20), karena tidak memiliki izin. Sejumlah alat-alat pertambangan disita, serta dipasang garis polisi.

baca juga: Hari Ini Pasien Sembuh COVID-19 di Pessel Bertambah 9 Orang, Positif Baru 5 Orang

Ia melanjutkan, penyelidikan dilakukan pada Kamis, (2/1/20). Hasil pemeriksaan dokumen-dokumen PT. Dempo Makmur Sejati, perusahaan tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Penyegelan ini kita lakukan supaya tidak ada lagi aktivitas di areal pertambangan di sana, karena pertambangan itu ilegal. Perusahaan tersebut diduga bekerja-sama dengan pihak asing," katanya di Mapolda Sumbar, Rabu, (15/1/20).

baca juga: Pencarian Satu Korban Hanyut di Airpura Pessel Hingga Hari Ketiga Belum Membuahkan Hasil

Juda menambahkan, lokasi tambang tersebut berada di pinggir sungai, sedangkan batu-batu yang akan dipecah diambil dari sungai tersebut. Dampak pertambangan itu dapat merusak lingkungan. "Selain menyegel areal pertambangan, kita juga melakukan penyitaan terhadap alat-alat tambang, seperti satu buah mesin pemecah batu, dua bacthing plan, dua alat berat, dan lainnya," ujarnya.

Ia menyampaikan, perkara tersebut sudah masuk pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka akan segera diputuskan setelah penyidik melakukan gelar perkara. "Kita baru melakukan penyegelan, tetapi belum menetapkan tersangka. Sabar, nanti setelah ada gelar perkara akan kita sampaikan informasi lebih lanjut," tuturnya.

baca juga: Paslon 01 Pilkada Pessel Singgung Soal Wisata Halal, Paslon Urut 03 Sebut Hal Ini

"Pasal yang akan disangkakan nanti adalah pasal 158 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar," sambungnya kemudian.

Juda menyebutkan selain akan melakukan gelar perkara, juga dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk meminta keterangan saksi ahli.(*)

baca juga: 3 Jam Debat Kandidat Putaran Kedua, Ini Hasilnya

Editor: Muhammad Haikal