Kabar Gembira, Pemerintah Bakal Gratiskan Biaya Label Halal Untuk UKM

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Saat ini pemerintah memang gencar mendorong pertumbuhan usaha kecil mikro (UKM). Salah satunya dengan cara memberikan label halal gratis alias nol rupiah.

Hal ini dibenarkan secara langsung oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI ) dr. Lukmanul Hakim, M.Si yang mengatakan biaya mendapatkan label halal sepenuhnya akan ditanggung pemerintah.

baca juga: BI: Rp 710 Miliar Modal Asing Masuk Pada Pekan Ketiga Oktober

"Sertifikasi gratis itu kan kebijakan pemerintah untuk UKM, itu omsetnya di bawah Rp 1 miliar. Biaya sertifikasi halalnya ditanggung oleh pemerintah," ujar Lukmanul di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

Lukmanul menjelaskan, bukan berarti LPPOM MUI tidak dibayar, karena proses untuk sertifikasi halal jelas membutuhkan biaya. Apalagi akan ada tim yang terjun ke lapangan untuk mengaudit UKM tersebut.

baca juga: Banyak Faktor Pengaruhi Pemulihan Ekonomi Global, Menkeu: Salah Satunya Vaksinasi dan Dukungan Fiskal

"Tentu ada biaya, itu dari mana? Itu pemerintah menanggung semua. Nah, dibebankan kepada UKM kecil dan mikro itu Rp 0 itu kebijakan dari pemerintah," jelasnya.

Tentunya untuk harga LPPOM masih terus berkoordinasi dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah untuk meneruskan konsep, juga sistem yang akan berjalan nantinya. Ada deal-dealan dari keduabelah pihak, untuk sama-sama mendukung dan menguatkan UKM.

baca juga: Kemenperin: Produk Olahan Singkong, Panganan dan Camilan Premium Digemari di Banyak Negara Eropa dan Amerika

" MUI dalam konteks sebagai LPH tetap mendapatkan biaya, tapi besarannya tidak seperti saat ini (perusahaan besar komersial), dengan pemerintah kita ada deal-dealan, kita sama-sama berjuang untuk UKM bukan lagi komersial," tutur Lukmanul.

Sayang, karena masih tahap pembahasan belum ada target kapan program ini akan dirampungkan dan dilaksanakan, semua keputusan berada di tangan pemerintah. Meski rapat telah dilakukan berkali-kali, pemerintah masih merampungkan biaya dan teknis pembayaran, juga UKM apa saja yang berhak mendapatkannya.

baca juga: Ini Syarat Rumah Subsidi Hingga Dokumen Pendukung yang Perlu Anda Tahu

"Tanya ke pemerintah (kapan realisasinya). Kita udah rapat berkali-kali," akunya.

"Nanti bagaimana LPH (lembaga pemeriksa halal ) memeriksa, cara menstransfer biayanya gimana, auditor yang mengaudit bagaimana, karena dari perusahaannya Rp 0. Pemerintah mentrasfernya bagaimana itu teknisnya sedang dibahas, termasuk konsepnya berapa jumlah UKM, ada 64 juta UKM kecil dan mikro yang terdata," tutupnya.

Editor: Eko Fajri