Pemprov Sumbar Minta Pegawai Keuangan RSUD M. Natsir Kota Solok Dirotasi Lima Tahun Sekali

Rombongan Pemprov Sumbar mendatangi RSUD M Natsir Kota Solok
Rombongan Pemprov Sumbar mendatangi RSUD M Natsir Kota Solok (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meminta pegawai keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Natsir Kota Solok dirotasi sekali lima tahun.

Perotasian itu menindaklanjuti aksi demonstrasi ratusan perawat dan bidan Senin (13/1), menuntut keterbukaan pihak manajemen soal keuangan rumah sakit tersebut.

baca juga: Tipu Korban Rp106 Juta, Wakapolda Gadungan Dibekuk Polisi Solok

"Seharusnya pegawai keuangan sekali lima tahun di rotasi, agar tujuan manajemen keuangan bisa lebih tercapai," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Sabtu, 18 Januari 2020 di Padang.

Menurut Nasrul Abit, tuntutan aksi diantaranya masalah pembayaran jasa tenaga medis dan menyangkut transparansi keuangan rumah sakit.

baca juga: 66 Pasien COVID-19 Kota Solok Sembuh

"Kami sudah melakukan pertemuan Kamis (16/) untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Saya boyong instalasi terkait termasuk inspektorat provinsi untuk melakukan pengecekan mengenai kondisi keuangan dan manajemen rumah sakit," ujarnya.

Nasrul Abit berharap gejolak yang terjadi di RSUD M. Natsir cepat selesai. Persoalan internal mesti bisa dituntaskan segera agar tidak berdampak terhadap pelayanan di rumah sakit Pemprov Sumbar yang berada di Kota Solok itu.

baca juga: 14 Warga Kota Solok Terkonfirmasi Positif, 3 Orang Sembuh

"Kami berharap semuanya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bekerjalah professional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan aturan yang berlaku. Transparanasi di dalam manajemen RSUP sangat dibutuhkan, agar terbangun kenyamanan bekerja," ucapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi persoalan yang ada ke seluruh elemen yang terkait, termasuk ke kepala ruangan hingga ke komite keperawatan.

baca juga: Dinyatakan Sembuh, Wako Solok Diizinkan Pulang dari SPH

Dalam paparnya ia menjelaskan jumlah retribusi tahun 2019 yang semula ditargetkan Rp.90 miliar, realisasinya sebesar Rp. 67.296.716.326,- setara dengan 74 persen. Sementara untuk jumlah kunjungan pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan, hingga November 2019 tercatat 94.689 kunjungaan untuk rawat jalan, dan 13.617 kunjungan, dan sebanyak 92 persen adalah pasien BPJS.

"Tentu saja bisa mempengaruhi terhadap jasa pelayanan yang dibagikan juga mengalami penurunan, itu salah satu alasan kenapa jasa pelanan bisa berkurang. Ditambah lagi piutang BPJS sampai Desember 2019 yang belum dibayarkan Rp 29,5 miliar," terangnya.

Ia juga mengungkapkan, persoalan inilah yang akhirnya berdampak terhadap jasa pelayanan yang dibagikan juga mengalami penurunan. Apalagi beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS.

"Dengan klaim BPJS yang dipending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan dari CPNS 2019 sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang. Hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak, bahwa pendapatan juga menurun. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.

Menurut Basyir Busnia pihak rumah sakit sudah transparan dalam menyampaikan keuangan kepada pegawainya. Ia juga menjelaskan dalam pembagian jasa layanan ada aturan dan regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir