Protes Soal Tunjangan, Paramedis Kota Solok Unjuk Rasa

Pengunjuk rasa berdiskusi dengan Plt. Sekda kota Solok, Nova Elfino
Pengunjuk rasa berdiskusi dengan Plt. Sekda kota Solok, Nova Elfino (Klikpositif)

SOLOK KOTA, KLIKPOSITIF -Puluhan Paramedis dari 4 Puskesmas yang ada di kota Solok menggelar unjuk rasa, Senin (20/1/2020) di Rumah Sakit Tumbuh Kembang Anak, Kota Solok .

Pantauan KLIKPOSITIF .com di lokasi rumah sakit yang masih bagian dari Puskesmas Tanah Garam tersebut, puluhan Paramedis tampak berkumpul sekitar pukul 09.00 Wib.

baca juga: Tipu Korban Rp106 Juta, Wakapolda Gadungan Dibekuk Polisi Solok

Dalam tuntutannya, Pengunjukrasa meminta adanya kesetaraan atau keadilan soal tunjangan kinerja antara Paramedis dan profesi dokter. Perbedaan besaran tunjangan yang diterima paramedis dinilai sangat kecil dibanding dokter.

"Kesenjangan tunjangan antara para medis sangat jauh dibanding dengan dokter, tunjangan dokter sekitar Rp3,5 juta per bulannya, sementara para medis hanya lebih kurang Rp1 juta," ungkap salah seorang paramedis yang enggan disebutkan namanya.

baca juga: 66 Pasien COVID-19 Kota Solok Sembuh

Para pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah kota Solok untuk mempertimbangkan kembali soal tunjangan, apalagi soal kinerja, lebih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh paramedis dibanding dokter, sebab Puskesmas sifatnya lebih kepada romotif dan preventif.

Setidaknya, pemberian tunjangan mengacu pada peraturan Mentri kesehatan nomor 48 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permenkes nomor 75 tahun 2015 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenkes.

baca juga: Hari ke-5 Pencarian Nelayan di Pariaman Belum Menuai Hasil, Begini Situasinya

"Kalau kita bicara soal profesi, Ners dan apoteker juga profesi namun tunjangannya sangat jauh berbeda. Kita harap ini jadi perhatian pemerintah daerah," ulasnya.

Aksi dan tuntutan Paramedis diterima oleh Plt. Sekda kota Solok , Nova Elfino dan kepala dinas kesehatan kota Solok , dr. Ambun Kadri. Para pengunjukrasa sempat berdialog dengan Kadis dan Plt. Sekda.

baca juga: Dua Bulan Berlayar, Kapal Nelayan Ini Simpan Mayat ABK Dalam Freezer Ikan

Menurut Kadis Kesehatan, dr. Ambun Kadri, kejadian itu (unjuk rasa) hanyalah bentuk mis komunikasi antara sesama fungsional. Pihaknya mengaku sebelumnya sudah mengakomodir dan memperjuangkan.

"Kami masuk kesini tahun 2017, dan Standar Anggaran Biaya sudah berlaku. Kita sudah coba perjuangkan melalui nota dinas untuk mengkaji ulang soal perbedaan tunjangan dari masing-masing fungsional," terangnya.

Namun ulasnya, karena keterbatasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut belum bisa dilaksanakan. Menurutnya, tahun 2020 akan dikaji sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penulis: Syafriadi | Editor: Eko Fajri