Pemprov Sumbar Akan Sediakan Lapangan Pekerjaan Baru Bagi Mantan Penambang Ilegal

Gubernur Irwan Prayitno saat memipin rapat dengan Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Senin (20/1) di Istana Gubernur
Gubernur Irwan Prayitno saat memipin rapat dengan Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Senin (20/1) di Istana Gubernur (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( Pemprov Sumbar ) berusaha mencarikan solusi bagi masyarakat biasanya menambang dan melakukan pembalakan secara ilegal bisa berpindah kepada pekerja lain.

"Ini merupakan program kita membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang telah berhenti dari aktifitas yang ilegal," ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang rapat istana gubernur, Senin, 20 Januari 2020.

baca juga: Lantik Empat Pejabat Eselon II, Gubernur Sumbar: Jangan Kasak-Kusuk

Program tersebut juga berlaku bagi mereka telah diberhentikan penegakan hukum sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan lagi. Agar mereka tidak mengulangi pekerjaan ilegal itu lagi.

"Mereka dapat bekerja dari program OPD yang dimiliki Pemprov," katanya.

baca juga: Kran Perjalanan Dinas dan Klaster Rumah Bagonjong

Lebih lanjut kata Irwan, program yang dapat diberikan kepada masyarakat tersebut, seperti di Dinas Sosial memiliki program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kemudian, di Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) disana ada dana desa yang mana dari 40 persen dana tersebut kegiatan padat karya sehingga masyarakat dapaty mejadi tenaga kerja untuk membangun isnfrastruktur di desanya.

baca juga: Sumbar Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Sekda: Segeralah Bayar Pajak!

"Lalu pada Dinas Kehutanan dengan memberikan benih untuk perkebunan, begitupun dengan Dinas Pertanina. Dinas UMKM juga dapat memberikan bantuan bagi pelau usaha pemula serta Dinas Pangan dengan nagari mandiri pangan. Bisa masuk semua program itu untuk membantu masyarakat kita tersebut," katanya lagi.

Untuk itu, kata Irwan pihaknya menungaskan Dinas ESDM agar melakukan pendataan bagi masyarakat tersebut, sehingga setelah dilakukan pendataan baru dapat disalurkan program tersebut kepada mereka.

baca juga: Perketat Jalur Perbatasan Sumbar, Gubernur Bakal Tempatkan Petugas di 7 Titik

"Kita akan data terlebih dahulu. Hari Rabu besok kita akan rapat teknis dan kemungkinan nanti data sudah ada, sesuai dengan nama masing-masing dan daerahnya maka kita akan bantu mereka melalui program yang ada tersebut," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir