Bupati Solok Ultimatum Wali Nagari, ADN Tergantung Realisasi PBB

Bupati Solok H. Gusmal saat melantik 55 Wali Nagari di Kabupaten Solok
Bupati Solok H. Gusmal saat melantik 55 Wali Nagari di Kabupaten Solok (Humas)

SOLOK , KLIKPOSITIF - Masih minimnya penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) membuat Bupati Solok H. Gusmal sedikit geram.

Dikatakan Gusmal , Sepanjang tahun 2019, tercatat realisasi pemungutan PBB lebih kurang 71 persen. Jumlah tersebut masih jauh dari target.

baca juga: Tambah 5 Orang, Total Sudah 113 Warga Kota Solok Positif Covid-19

"29 % PBB Kabupaten Solok tahun 2019 tidak terpungut, hal ini perlu jadi perhatian bagi wali nagari ," sebut Gusmal saat melantik 55 Wali Nagari , Senin 20 Januari 2020.

Dirinya meminta pihak nagari untuk betul-betul serius dalam pemungutan PBB . Jika tidak, maka akan dikaitkan dengan pencairan Alokasi Dana Nagari (ADN).

baca juga: Audy Joinaldy Peduli Terus Bergerak Bantu Penanganan Covid-19

"Saya akan kaitkan pencairan ADN dengan realisasi pemungutan PBB , saya ingatkan dari sekarang jadi nanti jangan komplain," tegasnya.

Kebijakan tersebut, sebut Gusmal terpaksa dilakukan lantaran masih banyak nagari yang dinilai lalai dalam melakukan pemungutan PBB .

baca juga: Bupati Solok Minta Pemuda Muhammadiyah Dorong Pembangunan Daerah

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok , Editiawarman mengatakan, pemberlakuan semacam sanksi bagi nagari yang tidak mencapai target realisasi PBB akan dilakukan tahun ini.

"Misalnya target di triwulan satu pungutan PBB 40 %, kalau sudah tercapai baru bisa mengajukan untuk pencairan Alokasi Dana Nagari berikutnya," sebut Editiawarman, Selasa.

baca juga: Bertambah 8 Orang, Positif COVID-19 di Kota Solok Capai 106 Kasus

Menurutnya, untuk pemungutan PBB tahun 2020, sudah dimulai bulan Maret atau April mendatang. Pihak nagari sebagai kolektor pajak sudah bisa melakukan pemungutan.

"Saat ini kita sedang menyiapkan Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT) dan nanti akan disalurkan ke pemerintahan nagari untuk dilakukan pemungutan," sebutnya.

Penulis: Syafriadi | Editor: Rezka Delpiera