Pemko Payakumbuh Akan Menonaktifkan Ribuan Peserta PBI, Ini Alasannya

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Payakumbuh, Ance Alfiando.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Payakumbuh, Ance Alfiando. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh akan menonaktifkan keanggotaan BPJS dari 1.586 warganya yang selama ini tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebanyak 1.586 warga yang dinonaktifkan itu berasal dari PBI yang preminya dibayarkan dari sharing APBD Kota Payakumbuh dengan Provinsi Sumbar atau Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan warga dari PBI yang preminya dibayarkan dari APBD murni Kota Payakumbuh .

baca juga: Terungkap, Ini Motif Pelaku Pembunuh Nenek di Payakumbuh

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Payakumbuh , Ance Alfiando menyebut, untuk PBI yang ditanggung JKSS dipersiapkan kuota sebanyak 32.903 jiwa dan saat ini yang terdaftar sebanyak 32.317 orang.

"Kita sudah sisir dan ada yang tidak memenuhi kriteria, yakni sebanyak 1.121 jiwa. Ini yang akan kita minta nonaktifkan melalui Dinas Kesehatan Kota," kata Ance, Selasa (21/1).

baca juga: Dicokok Polisi, Tersangka Pembunuh Nenek di Payakumbuh Ternyata Orang Dekat Korban

Sementara untuk PBI yang berasal dari APBD murni Kota Payakumbuh , kuota yang disiapkan sebanyak 11.500 jiwa dan sampai saat ini yang terdaftar sebanyak 10.552 jiwa. Namun, hasil verifikasi dan validasi, dari 10.552 jiwa itu ada 465 jiwa yang tidak memenuhi kriteria.

"Sama dengan PBI JKSS, ini akan kita nonaktifkan juga. Karena memang tidak sesuai dengan kriteria," sebutnya.

baca juga: Nenek di Payakumbuh Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Warungnya, Polisi: Ada Luka Tusuk di Tubuh Korban

Untuk PBI yang berasal dari APBN, kata Ance, masyarakat Payakumbuh yang terdaftar saat ini sebanyak 34.440 jiwa. Jumlah dan masyarakat yang menerima ditetapkan langsung oleh Kemensos.

"Kalau pembayaran premi itu berasal dari tiga komponen pembiayaan, yakni APBN, Sharing APBD Kota dengan provinsi dari program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan premi dari APBD murni Kota Payakumbuh ," sebutnya.

baca juga: BNNK Payakumbuh Lakukan Tes Urine di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam

Ance membantah, penonaktifan kepesertaan PBI tersebut dilakukan pihaknya bukan lantaran adanya kenaikan premi BPJS yang mulai berlaku pada awal 2020 ini.

"Meski ada kenaikan premi BPJS kami dari Pemko Payakumbuh tidak akan mengurangi kuota PBI. Kita komit untuk mempertahankan jumlah kuota agar dapat mengakomodir jaminan kesehatan masyarakat kita," kata dia.

Dia menjelaskan, penonaktifan ribuan keanggotaan BPJS itu dilakukan murni karena penerima dinilai sudah tidak layak lagi masuk ke dalam program PBI.

"Dulu ada yang belum bekerja, sekarang sudah bekerja dan pendapatannya saat ini bisa dikatakan besar. Karena itu keanggotaan mereka di nonaktifkan," sebutnya. (*)

Editor: Taufik Hidayat