Ketua DPRD: Hak Interpelasi Tak Akan Timbulkan Ketegangan antara DPRD dan Pemprov

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Supardi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Supardi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Supardi meyakini hak interpelasi yang diusulkan tidak akan menimbulkan ketegangan kerja antara pemerintah provinsi dan DPRD. Hal itu karena hak interpelasi adalah hak lembaga, bukan perseorangan.

"Ini tak akan menimbulkan ketegangan karena hak interpelasi adalah hak lembaga yakni DPRD Sumbar dan itu sah-sah saja. Dan kita juga belum pernah melakukan ini. Dan saya rasa ini kita kawal dan bahwa hak interpelasi, hak angket dan hak bertanya adalah hak yang biasa saja jadi tidak perlu kita ributkan," katanya di DPRD Sumbar, Selasa, 21 Januari 2020.

baca juga: DPRD Sumbar Minta Direksi PT Grafika Jaya Sumbar Tak Intimidasi Karyawan

Ia mengatakan bahwa itu haknya bertanya kelembagaan DPRD kepada kepala daerah. "Sehingga tidak perlu diributkan dan dihubung-hubungkan dengan hal lainnya dan saya rasa jauh dari itu," tuturnya.

Menurutnya jika usu interpelasi yang diajukan oleh DPRD Sumbar, maka ini adalah interpelasi perdana yang dilakukan oleh DPRD Sumbar. "Iya, jika ini dilakukan, maka ini yang pertama terjadi," tuturnya.

baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Pandangan DPRD Terkait Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi

Akhir tahun 2019, perjalanan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar. Hal ini karena perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan efek yang signifikan ke Sumbar. Atas dasar itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi kepada pihak gubernur terkait hal itu. (*)

Editor: Fitria Marlina