Datangi DPRD Sumbar, Niniak Mamak Kab Sijunjung Pertanyakan Pengelolaan Hutan Adat

Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari di tiga kecamatan di Kabupaten Sijunjung mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah tersebut, Kamis (23/1/2020)
Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari di tiga kecamatan di Kabupaten Sijunjung mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah tersebut, Kamis (23/1/2020) (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Aliansi niniak mamak pemangku adat salingka nagari di tiga kecamatan di Kabupaten Sijunjung mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terkait kedudukan hukum (legal standing) hak hutan ulayat di daerah tersebut. Tiga kecamatan itu yakni Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru, dan Kecamatan Lubuk Tarok.

Salah seorang perwakilan Mursal Dt Rajo Balang mengatakan pihaknya meminta kepada anggota dewan agar bisa memperjuangkan mereka agar pemerintah menegakkan aturan terkait hutan negara, hutan adat dan hutan hak.

baca juga: PKS Belum Tentukan Nama untuk PAW di DPRD Sumbar

"Ajarkan kami menegakkan aturan dan awasi kami tapi jangan permainkan kami. Di Kabupaten Sijunjung tanah kami luas, tapi bukan kami yang punya. Kami di bodoh-bodohi. Dulunya pemerintah daerah minta tanah kami diserahkan ke kabupaten tapi tidak dikembalikan lagi. Kalau kami lihat di lapangan ini hanya antara pemerintah daerah dan pengusaha saja yang diuntungkan, sedangkan kami tidak," katanya saat hearing dengan anggota DPRD, Kamis, 23 Januari 2020.

Ia mengatakan saat ini telah banyak perubahan yang terjadi. "Dulu kami bisa mencari sesuap nasi dari hutan yang ada di daeeah kami. Sekarang lewat saja kami di tangkap. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk hidup, bukan mencari kekayaan. Tapi hari ini kami tidak aman untuk mencari hal itu," tuturnya.

baca juga: Catatan DPRD Sumbar Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

"Besar harapan kami agar penggunaan hutan kami sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjuangkan hak kami dan laksanakan seperti apa yang di atur, baik kehutanan atau lainnya. Kami hanya memenuhi kebutuhan hidup bukan kekayaan karena dibatasi sedemikian rupa," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan penyampaian aspirasi ini, bisa memberikan solusi yang baik untuk anak kemenakan di daerah itu.

baca juga: RAPBD Perubahan Sumbar 2020 Diajukan, Pendapatan Daerah Turun 8,63 Persen

Hingga berita ini diturunkan, hearing masih berlangsung di ruang khusus komisi satu yang dihadiri oleh anggota DPRD Muzli, Efiendri, dan Syahrul Furqon. Sedangkan perwakilan dari tiga kecamatan diwakili lebih dari 60 orang dengan berpakaian adat. Sebelum hearing, perwakilan juga menampilkan kesenian tradisional di halaman DPRD Sumbar. (*)

Editor: Fitria Marlina