Selain Kasus Suap di Solsel, LPLH Juga Minta KPK Usut Proyek PLTMH PT. Dempo di Pessel

Ilustrasi
Ilustrasi (Istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menginvestigasi soal areal penambangan PT. Dempo Sumber Energi (DSE) yang disegel polisi di Kabupaten Pesisir Selatan , Sumatera Barat.

Ketua Pelaksana Harian Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Indonesia, Soni mengungkapkan, hal tersebut seiring dengan belum selesainya persoalan yang terjadi di daerah itu. PT Dempo disebut melakukan aktifitas sebelum izin keluar.

baca juga: Korban Banjir di Muaro Painan dan Batangkapas Pessel Dievakuasi

"Sehingga kami menduga ada gratifikasi atau suap yang mungkin saja melibatkan oknum pejabat daerah," ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis 23 Januari 2020.

Sejauh ini terkait izin yang belum dilengkapi, Polda Sumbar telah menyegel areal pemecah batu (stone crusher) PT. Dempo. Polda juga telah melakukan permeriksaan saksi terkait hal tersebut, salah satunya terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP).

baca juga: Warga Batangkapas Pessel Nekat Terobos Banjir

Selain meminta investigasi, pihaknya juga akan membuat laporan untuk mengusut hal tersebut. Sebab, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi terkait pengoperasian aktivitas proyek besar yang belum memiliki izin lengkap.

"Namun, kami masih mengumpulkan alat bukti untuk memastikannya. Jika bukti sudah dikumpulkan, maka kami akan segera membuat laporan ke KPK," terangnya.

baca juga: Pessel Dilanda Banjir dan Jalan Terban, Akses Warga Terganggu

Ditangkapnya Bos PT Dempo oleh KPK terkait kasus proyek di Solok Selatan, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di Pesisir Selatan . Karena proyek merupakan lahan basah yang mudah bagi oknum untuk mencari kekayaan.

"Kami sangat mendukung KPK terus bergerak memberantas korupsi. Apalagi soal sektor tambang, "tutupnya.

baca juga: Hari Ini Kasus COVID-19 di Pessel Jadi 181, Meninggal 6 Orang

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan , Jamalus Yatim menegaskan bakal menindak anggota dewan yang terlibat kongkalikong dengan PT Dempo Sumber Energi di daerah itu.

"Akan kami seret ke BKD (Badan Kehormatan Dewan), apabila ada anggota Dewan yang menerima uang di PT Dempo. Karena itu sangat mencoreng lembaga legislatif jika terbukti," tegas Wakil Ketua DPRD Pessel , Jamalus Yatim.

Lain dari itu, sejauh ini PT. Dempo Sumber Energi di Pessel juga belum bisa membuktikan sejumlah izin yang dikantongi kepada DPRD setempat. Hal itu terang benderang, setelah DPRD menggelar hearing terbuka terkait izin PT. Dempo.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Rezka Delpiera