Kementan Minta Daerah Tolak Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF - Kementerian Pertanian ( Kementan ) meminta Dinas Pertanian di daerah untuk menolak permohonan izin alih fungsi lahan pertanian . Berbagai sektor industri dinilai telah menggerus luas lahan pertanian yang mengancam produksi pertanian .

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan , Sarwo Edhy mengatakan, jika area persawahan dialihfungsikan menjadi bangunan, maka upaya budi daya pertanian akan menjadi sia-sia.

baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Dampaknya pada Partisipasi Pemilih

"Untuk mencegah alih fungsi tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan tidak memberikan izin bangunan yang akan berdiri di area persawahan, terutama yang berada di zona lahan abadi," ujar Sarwo, di Jakarta dilansir dari Suara.com.

Ia menjelaskan, salah satu kewajiban pemerintah untuk menetapkan lahan pangan berkelanjutan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

baca juga: Rachmat Gobel Usulkan Transportasi Berbasis Rel Harus jadi Agenda Prioritas Pemerintah

"Saat ini, kami sedang melakukan harmonisasi data luas lahan baku sawah dengan beberapa lembaga terkait guna mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres)," kata Sarwo.

Dia menambahkan, data Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018 menunjukkan adanya penyusutan lahan baku sawah di Indonesia. Dari data tersebut, ditemukan angka penyusutan mencapai sembilan persen dari 7,75 juta hektare menjadi hanya seluas 7,1 juta hektare.

baca juga: Terkait Pilkada, Haedar Nashir: Konsekuensinya Tanggungjawab Pemerintah

"Penyusutan tersebut terjadi karena alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan," pungkas Sarwo.

Editor: Ramadhani