Pemprov Sumbar Gelar Apel Siaga Darurat Bencana Sebagai Antisipasi Bencana

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman bersama Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Toni Harmanto, saat kegiatan Apel Siaga Darurat Bencana, Jumat pagi (31/1) di RTH Imam Bonjol
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Erman Rahman bersama Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Toni Harmanto, saat kegiatan Apel Siaga Darurat Bencana, Jumat pagi (31/1) di RTH Imam Bonjol (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemprov Sumbar menggelar apel siaga darurat bencana , Jumat (31/1) di RTH Imam Bonjol Padang. Apel siaga darurat bencana ini menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, longsor di Provinsi Sumbar, sejak 20 Desember 2019 hingga 28 februari 2020.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang memimpin apel siaga darurat bencana , mengatakan, penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang dan longsor melalui Surat Keputusan Gubernur, 20 Desember 2019 lalu, berdasarkan informasi BMKG dan pusat vulkanologi mitigasi dan sumberdaya mineral, yang memperkirakan Provinsi Sumbar berpotensi banjir, banjir bandang dan longsor hingga April 2020.

baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia Masuk 35 Negara Rawan Bencana

"Apel siaga darurat bencana yang dilaksanakan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada kondisi siaga darurat bencana ," ujar Irwan Prayitno.

Tujuan dilaksanakannya apel siaga darurat ini, untuk melihat kesiapan pihak terkait serta perlengkapannya, apabila terjadi banjir, banjir bandang dan longsor. Melalui apel siaga darurat bencana ini, dapat menyamakan langkah serta menyatukan tekat untuk saling bahu membahu dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Sumbar.

baca juga: Realisasi Pekerjaan Fisik Proyek Abrasi Pantai Masjid Al Hakim Diatas 50 Persen

"Tujuan lain dilaksanakan apel siaga darurat bencana ini untuk melakukan pengecekan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana di Sumbar. Baik itu kesiapsiagaan peralatan, petugas maupun relawan," terang Irwan Prayitno.

Hal lain dilaksanakannya apel siaga darurat bencana ini, sejalan dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas di Surabaya tahun lalu, yang memerintahkan dilaksanakannya edukasi dan latihan kebencanaan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang rawan bencana .

baca juga: Pengerjaan Proyek Abrasi Pantai Muaro Lasak Abaikan Keselamatan Warga

Presiden RI juga memerintahkan menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada pengurangan risiko bencana , yang melibatkan akademisi dan pakar kebencanaan. Dengan demikian, Gubernur secara otomatis menjadi Komandan Satgas Darurat saat kejadian bencana . Danrem, Kapolda dan Kepala BPBD menjadi Wakil Komandan Satgas.

Irwan Prayitno mengajak seluruh stakeholder untuk siap siaga menanggulangi bencana . Karena bencana itu menimbulkan kerugian di beberapa sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Tentu hal ini membutuhkan kerjasama yang terpadu dengan berbagai elemen, baik itu p[emerintah, swasta, perguruan tinggi dan media massa.

baca juga: Unand Kirim Tim Studi Dampak Gempa Sulbar

Apel siaga darurat bencana dihadiri Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Toni Harmanto, Forkopimda Sumbar, Bupati Walikota se-Sumbar, Ketua DPRD Sumbar dan kabupaten kota, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, Kalaksa BPBD Kabupaten Kota, BUMN, BUMD, NGO dan LSM, KSB dan pemerhati kebencanaan.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, Erman Rahman mengatakan, kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan melaksanakan pelatihan simulasi penanggulangan bencana secara rutin berkelanjutan.

"Melalui kesiapsiagaan, kita tidak ingin lagi situasi tahun 2009 saat Sumbar diguncang gempa 7,6 SR terjadi lagi. Di mana gempa yang terjadi memiliki dampak cukup parah dalam sejarah Indonesia. Saat itu, korban meninggal mencapai 1.200 jiwa, luka berat dan ringan mencapai 3.000 jiwa. Bangunan perkantoran dan rumah banyak yang roboh. Sumbar saat itu belum siap menghadapi bencana yang berpotensi tsunami," ujar Erman.

Oleh karena itu, diharapkan seluruh pihak terkait untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi bencana . Sehingga resiko bencana dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi.

Erman mengatakan, hal yang perlu dilaksanakan dalam upaya pengurangan resiko bencana antara lain, melakukan inventarisasi, pemetaan daerah rawan bencana dan menyosialisasikannya. Kepala masyarakat, melalui kegiatan mitigasi dan pencegahan, menyiapkan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha melakukan koordinasi secara teratur dengan OPD terkait, Basarnas, TNI, Polri dan masyarakat/relawan penanggulangan bencana .

Upaya lain menginventarisasi dan memastikan kondisi perlaatan kebencanaan yang dimiliki masing-masing kabupaten kota dalam keadaan berfungsi, melakukan upaya mitigasi structural, mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan. Dan memprioritaskan anggaran untuk penanggulangan bencana di masing-masing daerah.(*)

Editor: Joni Abdul Kasir