Kepala BKKBN Baru Targetkan ZI WBK di Sumbar

Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Etna Estelita saat penandatanganan pakta integritas di Jakarta beberapa waktu lalu
Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Etna Estelita saat penandatanganan pakta integritas di Jakarta beberapa waktu lalu ((Foto Humas BKKBN))

PADANG, KLIKPOSITIF - Setelah sukses di Bangka Belitung, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat Etna Estelita menargetkan dapat meraih prediket Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) tahun 2020 ini.

Etna Estelita menegaskan institusinya anti korupsi, hal itu diawali dengan penandatanganan pakta integritas dengan cap jempol bertinta darah dihadapan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo pada sumpah jabatan beberapa waktu lalu.

baca juga: Peduli Generasi Muda, Fadly Amran dan Dian Puspita Raih ABG Award 2020

"Cap jempol bertinta darah dilakukan kepala perwakilan BKKBN se-Indonesia sebagai bentuk komitmen, untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," kata mantan Kaper BKKBN Bangka Belitung (Babel) yang berhasil meraih predikat ZI WBK tahun 2019 lalu untuk Babel.

Pada penandatanganan di Jakarta itu, semua kepala perwakilan harus mampu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas. Bagi yang tidak sanggup melaksanakannya, maka dipersilakan untuk mengundurkan diri karena ini bentuk komitmen bersama yang harus dijalankan.

baca juga: Wawako Solok Terima Anugerah Ayah GenRe Sumbar 2020

Terkait dengan BKKBN Sumbar, ia menargetkan dapat meraih prediket Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Untuk itu, dia meminta dukungan dari semua pihak, bukan saja dukungan dari internal tapi juga dari semua mitra, termasuk media.

"Saat ini kita sedang menuju ke sana, dimulai dengan penandatanganan pakta integritas seluruh karyawan, pimpinan hingga tenaga kontrak," kata mantan sekretaris BKKBN Sumbar ini.

baca juga: Kunker ke 50 Kota, BKKBN Sumbar Kenalkan Rebranding Bangga Kencana dan GDPK

Dia menjelaskan, ada enam area perubahan yang dilakukan mulai dari manajemen perubahan, manajemen tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas dan pengawasan.

Untuk manajemen perubahan setiap pimpinan baik kepala perwakilan hingga kepala bidang harus menjadi agen perubahan yang menjadi teladan bagi anggota. Kemudian manajemen tata laksana yakni setiap kegiatan harus sesuai standar yang ada dan ada penilaian yang jelas

baca juga: Masyarakat Sumbar Selalulah Pakai KB Selama Pandemi COVID-19!

Selanjutnya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berupa evaluasi seluruh staf, penyesuaian kompetensi dengan bidangnya dan lain-lain. "Kita optimis mampu meraih predikat tersebut dan tentu harus ada komitmen dan kerja sama seluruh karyawan," pungkasnya.

Editor: Joni Abdul Kasir