Berpenghasilan dari Laut Sumbar? Saatnya Punya KTP Nelayan!

Data 11 nelayan Air Haji Pessel yang hilang hingga Kamis, 6 Februari 2020
Data 11 nelayan Air Haji Pessel yang hilang hingga Kamis, 6 Februari 2020 (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ternyata, 11 nelayan Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan yang hilang hingga hari ini semuanya berKTP nelayan . Akibatnya, keluarga mereka sulit untuk mendapatkan asuransi nelayan .

Menyikapi masalah itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengajak kepada seluruh nelayan di daerahnya untuk ikut asuransi. Syarat harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan pekerjaan tertera nelayan pada e-KTP.

baca juga: Kawal Kemenangan NA-IC, Andre Koordinasi dengan DPC Gerindra Payakumbuh dan Limapuluh Kota

Menurutnya, profesi nelayan sangat berisiko. Apabila terjadi kecelakaan sewaktu berada di tengah laut, berkemungkinan mengakibatkan korban jiwa. Dampak yang paling dirasakan ialah keluarga yang ditinggalkan.

"Kalau nelayan sudah memiliki asuransi, apabila ada kecelakaan yang dialaminya sewaktu melaut, ada dana asuransi yang bisa diterima keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu, nelayan kita dorong untuk mengikuti asuransi," katanya, Kamis, 6 Februari 2020.

baca juga: Andre Rosiade Semakin Yakin Pasangan NA-IC Menang di Pilgub 2020

Nelayan di Sumbar bisa ikut asuransi diri melalui Jasindo sebagai lembaga yang telah ditunjuk. Dikatakannya bagi nelayan yang mengikuti asuransi itu, preminya itu ditanggung oleh pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai Rp100 ribu per orang per tahunnya.

Tanggungan premi oleh pemerintah hanya berlaku di tahun pertama saja, sedangkan di tahun kedua dan selanjutnya ditanggung oleh nelayan .

baca juga: Sering Muncul di Televisi Jadi Alasan Warga Ini Pilih Nasrul Abit

"Tahun pertama preminya KKP yang menanggung Rp100 ribu per orang per tahun. Masuk ke tahun kedua dan selanjutnya ditanggung oleh nelayan yang bersangkutan dengan jumlah premi Rp175 ribu per orang per tahunnya," jelasnya.

Nasrul berharap kesempatan adanya asuransi nelayan ini bisa diikuti oleh nelayan , tidak hanya di Kota Padang, tapi diseluruh nelayan di Sumatera Barat yakni di Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Pariaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

baca juga: Pakar Komunikasi Politik Unand: Penangkapan Edhy Prabowo Tak Pengaruhi Masyarakat Pilih Calon Gerindra di Pilkada

Salah seorang nelayan di Pasie Nan Tigo, Rusdi, mengatakan, cukup banyak nelayan di Pasie Nan Tigo yang belum mengikuti asuransi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya keberatan nelayan untuk mengeluarkan dana dalam pembayaran untuk ikut asuransi, serta juga adanya ketidaktahuan nelayan terkait cara dan manfaat asuransi.

"Hari ini setelah dijelaskan oleh pak Wagub, setelah dipikir-pikir bagus juga untuk mengikuti asuransi. Tapi persoalan kita ada KTP nelayan di sini yang status pekerjaanya itu bukan nelayan , kita bakal mencoba memperbaiki ini," katanya.

Rusdi berharap, pemerintah tidak mempersulit para nelayan yang ingin memperbaiki status pekerjaan di TKP itu, sebagai upaya untuk ikut asuransi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Yosmeri, menjelaskan, di tahun 2019 ada 3.617 nelayan yang telah mengikuti asuransi di PT Jasindo. Nelayan yang bisa asuransi ini, adalah nelayan yang kapalnya di bawah 10 GT, sementara yang kapalnya di atas 10 GT dikategorikan tidak terdaftar di asuransi.

"Kita tentunya mendorong para nelayan di Sumatera Barat untuk ikut asuransi itu. Biar ada yang menjamin apabila terjadi kecelakaan di laut," tegasnya.

Yosmeri menyebutkan jika dihitung untuk nelayan di atas 10 GT di wilayah Sumatera Barat ini, ada puluhan ribu nelayan . Tapi sejauh ini baru sebagian kecil yang sadar dan bersedia mengikuti asuransi nelayan tersebut. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir