Wakapolri: Polarisasi Masyarakat Wajar, Usai Pilkada Bersalaman Lagi

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Wakapolri ) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah akan membentuk polarisasi di tengah masyarakat.

Menurut Gatot, hal itu sesuatu yang wajar dalam dunia demokrasi. Namun jangan sampai menimbulkan konflik, lalu komplik itu membesar dan menimbulkan anarkis hingga diskriminasi.

baca juga: Spektrum Politika Bersama KLIKPOSITIF Gelar Binc(t)ang Pilkada Sumbar 2020

"Polarisasi hal yang wajar dalam Pilkada, lagian sekali lima tahun kok. Selesai Pilkada bersalaman lagi," kata usai memberikan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Jumat, 14 Februari 2020.

Jenderal bintang tiga kelahiran Solok itu menyebutkan, maka tugas Kapolda di daerah masing-masing untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi dengan berbagai program pengamanan.

baca juga: Perpaduan 'Pasisia dan Darek' Alasan Nasrul Abit Memilih Indra Catri sebagai Cawagub

"Kapolda harus memastikan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan lancar, aman dan terkendali," katanya saat disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto dan Rektor Unand Prof. Yuliandri.

Selain itu dia juga mengajak semua elemen masyarakat termasuk pihak kampus menjaga perbedaan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Mahasiswa menjadi pencerah ditengah polarisasi masyarakat.

baca juga: Terima SK Gerindra, Nasrul Abit - Indra Catri Nyatakan Itu Amanah Masyarakat

"Mahasiswa, akademisi dan kampus hadir sebagai pencerahan. Memberikan pandangan-pandangan yang mencerahkan sehingga demokrasi berjalan dengan baik," pintanya.

Sementara itu Rektor Unand Prof. Yuliandri menyampaikan tantangan bangsa saat ini, mulai dari masalah ekonomi, agama, budaya dan politik.

baca juga: Audy Joinaldy Bantu Bocah yang Alami Kelumpuhan di Pessel

"Masalah-masalah ini bisa memicu permasalahan baru. Seperti persoalan ekonomi yang bisa menimbulkan perpecahan," jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Yuliandri, persoalan politik juga berpotensi besar menimbulkan perpecahan. Banyak yang menggunakan isu sensitif, berpikir praktis untuk memenangkan konsestasi. Sehingga kecenderungan terjadi penurunan kepercayaan politik.

"Kemudian banyak lagi persoalan bangsa kedepan. Tantangan perguruan tinggi, menjadi kampus merdeka. Milenial hari ini harus kita beri ruang sebaik-baiknya," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir