Bawaslu Pessel Siapkan Tim untuk Pembentukan Gakkumdu Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison
Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL , KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan , Sumateta Barat bakal membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebagai persiapan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan , Erman Wadison mengungkapkan, sesuai arahan Bawaslu RI, Gakkumdu sudah terbentuk Maret mendatang. Sebagai persiapan, pihak Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan jaksa dan kepolisian setempat.

baca juga: Hari Ini, Pessel Tambah Empat Kasus Positif COVID-19

"Jadi, sesuai arahan Bawaslu RI, Maret tahun ini sudah terbentuk, dan saat ini kita sedang dalam pembentukan Gakkumdu bersama jaksa dan polres," ungkapnya kepada KLIKPOSITIF di Painan, Selasa 18 Februari 2020.

Ia menjelaskan, fokus bentuk pelanggaran tindak pidana Pilkada, diantaranya intimidasi terhadap pihak yang terlibat dalam Pilkada, dan perusakan alat peraga kampanye serta hal-hal lainnya yang telah diatur undang-undang.

baca juga: Bawaslu Pessel: Posting Terkait Pilkada di Medsos juga Pelanggaran bagi ASN

"Dan fokus itu nanti, kita akan melibatkan 3 orang dari kejaksaan, dan 6 orang dari polres. Intinya, tim dibentuk khusus untuk penanganan tindak pidana Pilkada," terangnya.

Jauh sebelum ini, Desember 2019 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Selatan , Sumatera Barat telah melakukan pengumpulan data terkait penyusunan dan pemetaan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) dalam mencegah dan mendektesi tingkat kerawanan pemilihan yang bakal terjadi.

baca juga: Bawaslu Pessel Sebut Kepala Kampung Masuk Pihak yang Dilarang Dukung Paslon

Ketika itu, Ketua Bawaslu PesisirSelatan Erman Wadison mengungkapkan, kegiatan penyusunan dan pengumpulan data IKP 2020 saat itu berdasarkan surat perintah Bawaslu RI nomor 1817. Dalam penyusunan IKP sendiri, Bawaslu kabupaten/kota diminta mengisi sejumlah instrumen dari Bawaslu RI.

Ia menjelaskan, terkait penyusunan IKP 2020, pihaknya mengumpulkan data terkait kerawanan yang terjadi pada Pilkada tahun sebelumnya dan Pemilu 2019. Salah satunya, terkait politik uang, netralitas ASN serta hal lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.

baca juga: Bawaslu Solsel: Kampanye Pertemuan Terbatas Tanpa STTP Ilegal

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi