Ketua DPC Partai Demokrat Pasaman Terancam Diberhentikan

Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar, Gusrial bersama Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Pasaman, Suharjono dan Wakil Ketua III DPC Partai Demokrat Pasaman Alfison, dan Penasehat Hukum.
Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar, Gusrial bersama Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Pasaman, Suharjono dan Wakil Ketua III DPC Partai Demokrat Pasaman Alfison, dan Penasehat Hukum. (Irfansyah Pasaribu)

PASAMAN , KLIKPOSITIF - Diduga lakukan sejumlah kesalahan sejak menjabat di partai yang dipimpinnya, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pasaman , Sumatera Barat, Rudi Apriasi terancam diberhentikan dari jabatannya.

"Saya diperintahkan Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat, agar mengambil berkas pengurus Pasaman , untuk dibawa ke rapat internal di Padang," sebut Wakil Ketua Komisi Bapilu/ Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar , Gusrial, di Lubuk Sikaping pada Rabu (19/2/2020) sore.

baca juga: Masuk Nominasi API 2020, Begini Pesona Kampung Wisata Sarugo di Koto Tinggi Lima Puluh Kota

Ia mengatakan, ada empat masalah besar di internal partai yang tidak di jalankan Rudi Apriasi dan hingga kini tak kunjung diselesaikan. Sehingga, akan terancam diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman .

Gusrial merinci, masalah besar internal itu yakni, pertama roda organisasi pasca pileg 2019 lalu tidak berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan aturan yang diatur dalam AD/ART partai Demokrat. Akibatnya, antara ketua dan pengurus lainnya tidak sejalan.

baca juga: Pembentukan dan Pengelolaan Desa Wisata di Pasaman Sebagai Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Kedua, Rudi Apriasi meminta sejumlah uang kepada caleg sewaktu pileg 2019 lalu, dengan alasan sebagai dana awal kampanye. Dana kampanye yang diminta, berkisar dari Rp1juta sampai Rp10juta per caleg.

"Partai tidak ada sama sekali memerintahkan pemungutan dana itu, maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga kini, dana itu tidak jelas kemana perginya dan tidak dibayarkan kembali kepada caleg," terangnya.

baca juga: Objek Wisata Jembatan Pelangi di Pariaman Diresmikan, Tiket Cuma Rp2.000

Ia melanjutkan, ketiga, dana kompensasi yang dijanjikan sebagai penggantian suara Rp50ribu per suara sah caleg yang tidak duduk, hingga kini pun tidak dibayarkan. "Ada komitmen akan dibayarkan Rp50 ribu per suara, yang dibayarkan enam bulan pasca pileg 2019 oleh Anggota DPRD Demokrat terpilih, hingga kini belum terealisasi.

Kemudian, keempat, soal sertifikat tanah hibah dari Wakil Bupati Pasaman , Atos Pratama untuk Kantor Sekretariat Demokrat dan mobil operasional milik partai. "Ini juga tidak tau kemana," ungkapnya.

baca juga: 32 Personel Polisi Resor Pasbar Naik Pangkat

Ia mengaku, pihaknya sudah memberikan dua kali kesempatan kepada Rudi Apriasi, untuk menyelesaikan seluruh masalah internal Partai tersebut, agar tidak lagi menuai protes dari pengurus.

"Ini yang ketiga kalinya saya datang ke Pasaman , sepertinya tidak ada tindak lanjut nya, oleh yang bersangkutan, saya akan mengambil seluruh berkas pengurus ke padang, karena ini perintah Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ," tegas Gusrial.

Meskipun demikian, Gusrizal mengaku, pihaknya masih memberikan waktu kepada Rudi Apriasi, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hingga batas waktu 1 Maret 2020 mendatang.

"Jika dalam kurun waktu itu tidak juga diselesaikan, Rudi Apriasi akan diusulkan ke DPP Partai Demokrat untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat. Kemudian, kami akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) harian yang akan mengurus partai Demokrat di Pasaman .

Ia mengungkapkan, hingga saat ini, sudah tiga daerah terbukti melakukan kesalahan di partai, yakni Kota Pariaman, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pessel. "Ketua nya diberhentikan dan sekarang kami Plt kan," ungkapnya.

Sementara, Wakil Ketua III DPC Partai Demokrat Pasaman , Alfison mengatakan, semenjak dibawah kepemimpinan Rudi Apriasi, penggunaan dana partai tidak jelas ujung pangkal nya. "Dana partai yang bersumber dari Kesbangpol Pasaman , kami tidak tau, hampir Rp300juta tidak jelas hingga saat ini.

Sambungnya, "Kami bersama pengurus tidak mengetahui dimana dan kemana realisasi penggunaan dana partai, yang bersumber dari Kesbangpol sejak tahun 2018 ini," katanya.

Menurutnya, dana tersebut masih menjadi masalah diinternal partai. Karena sebagian dari dana itu diperuntukkan untuk kaderisasi partai. Ia menilai, itikad baik Rudi Apriasi tidak ada untuk menyelesaikan.

"Ini membuktikan Rudi Apriasi, sudah tidak sanggup memimpin partai ini dan kami sudah pernah membuat mosi tidak percaya terhadap Rudi Apriasi, DPD Partai Demokrat Sumbar telah mengetahui itu," ucapnya.

Disamping itu, jelas Alfison, kemungkinan para kader akan menuntut hak mereka secara pribadi, dengan cara akan menempuh jalur hukum, karena merasa telah dirugikan dalam masalah tersebut.

"Kami akan menempuh jalur hukum, penasehat hukum nya sudah kami siapkan, tapi kita tunggu itikad baiknya hingga 1 Maret 2020 mendatang," tegas Alfison, didampingi Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Pasaman , Suharjono serta sejumlah pengurus lainnya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Ramadhani