Menlu Angkat Pemberdayaan Perempuan dalam Sidang HAM PBB

Menlu Retno
Menlu Retno (Kemenlu)

KLIKPOSITIF - "Investing in woman means investing in human rights". Hal ini disampaikan Menlu Retno saat pidato pertamanya sebagai anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 di Markas Besar PBB di Jenewa, Senin, 24 Februari 2020.

Isu pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu yang diangkat Menlu RI di depan Sidang Dewan HAM ke-43 di PBB tersebut.

baca juga: Ada Dana POP, Kemendikbud Diminta Subsidi Pendidikan Jarak Jauh

Isu perempuan disinggung secara khusus pada saat Menlu RI bicara mengenai pentingnya inklusivitas dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

"Pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam promosi dan perlindungan HAM," tutur Menlu RI.

baca juga: Mendikbud Nadiem Dilaporkan ke Komnas HAM, Ini Alasannya

Upaya Indonesia dalam pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tingkat nasional , namun juga dilakukan pada tingkat kawasan dan dunia.

Di tingkat kawasan, Indonesia telah mengadakan Regional Training on Women, Peace and Security dan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam resolusi konflik dan mediasi.

baca juga: Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Tahun 2020 Capai 44 Persen

Di tingkat global, Indonesia juga mendorong kontribusi Perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian di Afghanistan melalui pembentukan Afghanistan-Indonesia Women's Network.

Selain itu, Menlu RI juga menyinggung mengenai pentingnya aspek pencegahan pelanggaran HAM dan penguatan sinergi Dewan HAM PBB dalam promosi dan proteksi HAM.

baca juga: Akses Kelok 44 Ditutup Total Mulai Hari Ini, Pengendara Harus Lewati Jalan Lain

"Pencegahan pelanggaran hak asasi manusia lebih murah daripada mengatasi pelanggaran itu sendiri," ungkap Retno.

Secara khusus, Menlu RI juga menyinggung isu HAM bagi bangsa Palestina dalam pidatonya di Dewan HAM PBB. "Tidak terpenuhinya Hak-hak dasar rakyat Palestina selama ini yang diperparah dengan rencana pembangunan pemukiman illegal baru di tanah Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan," tegas Retno.

Pertemuan High Level Segment Dewan HAM PBB dihadiri oleh delegasi dari 192 negara, dan 66 di antaranya dipimpin oleh Kepala Negara atau delegasi setingkat menteri.

Sumber: Kementerian Luar Negeri

Editor: Eko Fajri