Jelang Pilkada

Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada, Bawaslu Harap Kerja Sama Pemangku Kepentingan

Anggota Bawaslu M Afifuddin saat memberikan sambutan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020
Anggota Bawaslu M Afifuddin saat memberikan sambutan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Bawaslu)

KLIKPOSITIF - Bawaslu resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 hari ini. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap, seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dengan baik dalam menindaklanjutinya.

Afif menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

baca juga: Sistem PPDB Tahun Ini Bikin Pelajar Terancam Putus Sekolah, Mario Syahjohan: Harus Segera di Evaluasi

"Peningkatan pelayanan harus dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat itu jadi catatan penting," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2019) yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin.

Selain itu, Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

baca juga: Meski Mirip Jari Orang Mati, Penampakan di Foto Ini Jamur Loh

Untuk pihak pemerintah, Afif mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Dirinya berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan.

"Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan," jelasnya.

baca juga: Legislator: Biro Perjalanan Terancam Aplikasi Tiket 'Online'

Dalam jajaran aparat pengamanan negara, Afif meminta kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara beserta dan BIN Daerah bisa memperkuat koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Afif menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberikan rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

baca juga: Piutang Pemerintah ke BUMN, Nusron: Sama Saja Utang ke Rakyat

"Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah," tutupnya. (*)

Editor: Eko Fajri