Pemerintah Jamin Tidak Ada Kelangkaan Kebutuhan Pokok di Tengah Merebaknya Corona

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menjamin tidak akan kelangkaan barang kebutuhan pokok di tengah merebaknya virus corona ( Covid-19 ).

Apalagi saat ini pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan fokus anggaran ABPN dan APBD guna penanganan Covid-19 dari segala aspek.

baca juga: Jangan Lagi Dualisme, Saatnya Ada Lembaga Khusus Bidang Pangan yang Tidak Cari Untung

Menurut Mahfud, semua upaya tengah dikerahkan pemerintah supaya kondisi di tengah masyarakat tetap stabil. Salah satunya ialah pemindahan konsentrasi anggaran yang semula digunakan untuk pembangunan kini digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

"Dalam rangka penyelamatan rakyat karena serangan Corona ini," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020) melansir suara.com.

baca juga: Payakumbuh Berduka, Mantan Anggota DPRD Payakumbuh dan Istri Mantan Dirut RSUD dr. Adnaan WD Meninggal Dunia

Namun bukan hanya berfokus kepada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dalam penanganan Covid-19 saja. Pengalihan anggaran tersebut juga bermaksud untuk mengendalikan situasi sosial dan politik agar tetap stabil.

"Lebih-lebih ekonominya dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.

baca juga: Kasus COVID-19 Terus Melaju, Ini Penjelasan Kadiskes Payakumbuh

Lagipula saat ini pemerintah sudah membentuk satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dikomando oleh Doni Monardo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan adanya satgas, pemerintahan daerah bisa berkoordinasi langsung ke pusat apabila hendak memutuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan penanganan Covid-19.

baca juga: Terus Meningkat, Terjadi 38 Kasus Positif COVID-19 di Payakumbuh

"Sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan di pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak," imbuh Mahfud.

Editor: Rezka Delpiera