Pemprov Sumbar Siapkan Rp200 Miliar untuk Penanganan COVID-19, Anggaran SKPD dan Anggota Dewan Dipotong

Kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin
Kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ( Pemprov Sumbar ) mengalokasi Rp200 miliar untuk dana penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Uang tersebut dari pemotongan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Zainuddin menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyisir anggaran-anggaran yang tidak proritas di SKPD.

baca juga: Hari Ini Kabupaten Solok Tambah 7 Kasus Baru COVID-19, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

"Kami sedang sisir semua kegiatan di SKPD dan akan direalokasi dalam dana tekterduga agar bisa digunakan untuk semua keperluan penanganan COVID-19," jelasnya saat Rapat Penanganan Dampak Covid 19 Terhadap Perekonomian Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Jumat, 27 Maret 2020.

Dilanjutkan Zainuddin, saat ini pihaknya tengah menyisir kegiatan yang tidak prioritas dan bisa ditunda seperti perjalanan dinas, rapat dinas dan kegiatan seremonial lainnya.

baca juga: Cegah Penyebaran COVID-19, PT Pegadaian Lakukan Rapid Test Massal

"Dana ini juga bisa langsung digunakan untuk keperluan penanganan COVID-19 tanpa menunjukkan perubahan jadwal perubahan APBD atau ketuk palu di DPRD Sumbar," terangnya.

Zainuddin menjelaskan, pengalokasian anggaran tersebut akan dilakukan langsung oleh Bakeuda

baca juga: Pedagang Positif COVID-19, Total Kasus di Agam Capai 40

"Ini kebijakan langsung, kami juga yang langsung geser. Seperti kegiatan sosialisasi di dinas tertentu dalam bulan ini langsung kami geser," tegasnya.

Hal itu secara regulasi nantinya bisa masuk pada perubahan penjabaran Pergub APBD, kemudian SKPD yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 tinggal mengajukan anggaran. "Ini kondisi darurat," ungkapnya.

baca juga: 24 Orang di Pessel Kontak dengan Pasien Kluster Bank Nagari Padang, Salah Satunya Guru

Pernyataan Zainuddin, diperkuat oleh Kepala Bappeda Sumbar Hansasri. Dijelaskannya, keadaan sekarang ada aturan dari Kementerian Keuangan dan Mendagri.

"Masuk pada perubahan penjabaran APBD. Mirip perubahan APBD namun dilakukan saat ada wabah. Kemudian nanti akan diakomodir dalam APBD perubahan. Bahkan boleh membuat kegiatan baru untuk penanganan COVID-19," jelasnya.

Wagub Sumbar Nasrul Abit juga mendorongg pemotongan anggaran yang tidak penting di SKPD termasuk anggaran untuk anggota dewan. "Pak sekwan segera inventarisir anggaran mana saja yang bisa dirasionalisasikan di dewan termasuk Pokir yang tidak penting kita alokasikan untuk penanganan COVID-19," ujar kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar saat meminta rapat. (*).

[Hms-Sumbar]

Editor: Joni Abdul Kasir