Terkait Penunjukan Lokasi Karantina, DPRD: Harusnya Dilakukan Kabupaten/Kota

Salah satu lokasi karantina pasien ODP Sumbar
Salah satu lokasi karantina pasien ODP Sumbar (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, menyesalkan keputusan pemerintah daerah melakukan karantina secara menyeluruh Orang Dalam Pengawasan (ODP) oleh provinsi.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan selama dua hari antara pemerintah daerah, DPRD, dan Forkopimda mengusulkan agar karantina dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

baca juga: Mengharukan, Pasangan Ini Menikah Secara Online Karena Mempelai Perempuan Positif Covid-19

"Rapat yang dilakukan kemarin diusulkan, agar isolasi dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang masyarakatnya kembali ke Sumbar. Pemerikasaan orang masuk di perbatasan tugasnya mendata nama, Nomor Induk Keluarga (NIK), alamat asal, alamat rantau, dan nomor telepon orang yang masuk ke Sumbar. Kemudian semua data itu diserahkan ke petugas yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah lah yang langsung menangani itu agar lebih mudah," katanya saat dihubungi di Padang, Minggu, 29 Maret 2020.

Ia mencontohkan warga Kota Payakumbuh diisolasi langsung oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. "Sehingga pemerintah daerah mengisolasi warganya sendiri, sehingga tak perlu menyatu dengan seluruh warga dari Sumbar. Dengan begitu, ini menjadi lebih mudah mengisolasi warga. Tidak mungkin daerah tak mau menyediakan lokasi isolasi untuk warganya yang pulang ke daerah," jelasnya.

baca juga: Kasihan, 25 Relawan Uji Vaksin Sinovac di Bandung Terinfeksi Covid-19

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan 7 lokasi sebagai tempat karantina Orang Dalam Pemantauan ( ODP ).

Hal ini untuk memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Surat penunjukan lokasi karantina ODP ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno .

baca juga: Masih Ada Negara yang Diklaim Masih Bebas dari Covid-19, Apa Rahasianya?

Dalam surat tersebut, pemanfaatan gedung karantina diakomodir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Termasuk biaya operasional selama karantina. (*)

Editor: Fitria Marlina