Cegah Penyebaran COVID-19, 817 WBP di Sumbar Dibebaskan

Rekapitulasi WBP yang Mendapat Asimilasi dan Integrasi
Rekapitulasi WBP yang Mendapat Asimilasi dan Integrasi (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Kepala Divisi Permasyarakatan (Kadivpas) Kanwil kemenkumham Sumbar Budi Situngkir mengatakan, sebanyak 817 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di 23 Unit Pelaksana Teknis mendapatkan Asimilasi dan Integrasi.

Asimilasi dan Integrasi tersebut, merupakan tindak lanjut dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

baca juga: Mengapa Varian Baru Virus Corona Dinamakan Omicron? Ini Penjelasannya

"Proses Asimilasi dan Integrasi WBP berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 April 2020. Rinciannya 803 orang mendapatkan Asimilasi dan 14 orang mendapatkan Integrasi," katanya saat dihubungi Klikpositif, Rabu (8/4/2020).

Budi menambahkan, syarat WBP mendapatkan Asimilasi dan Integrasi yakni yang telah menjalani setengah masa hukuman atau telah melewati dua pertiga kurungan penjara yang berlaku sebelum 31 Desember 2020. "WBP yang mendapat Asimilasi dan Integrasi akan diawasi juga oleh petugas dari Bapas," ujarnya.

baca juga: Ini Ketentuan Biaya RT-PCR yang Hasilnya Selesai Lebih Cepat

Budi melanjutkan, Program Asimilasi dan Integrasi bagi WBP sudah ada jauh sebelum wabah COVID-19. "Yang membedakannya dengan Asimilasi pada umumnya, para tahanan bisa keluar jika mereka telah menjalani setengah dari sisa hukuman mereka, namun tidak di rumah, hanya bisa keluar dalam waktu 24 jam karena kepentingan tertentu," tuturnya.

"Karena situasi seperti ini, dibuat program baru namanya asimilasi di rumah, jadi mereka di asimilasi sembari menunggu Surat Keputusan (SK) Integrasi Pembebasan Bersyarat," pungkasnya.

baca juga: Strategi Satgas COVID-19 Cegah Masuknya Varian Omicron ke Indonesia

Diketahui, pemberian Asimilasi dan Integrasi didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK. 01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

"Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-497.PK. 01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama," ujarnya lagi.(*)

baca juga: Layanan Antar Jemput, Cara Polres Solok Percepat Vaksinasi Covid-19

Editor: Muhammad Haikal