Surat Stafsus Presiden, Komisioner Ombudsman: Pelanggaran Berat

Presiden Jokowi mengumumkan tujuh staf khusus baru di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu
Presiden Jokowi mengumumkan tujuh staf khusus baru di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu (Net)

KLIKPOSITIF - Komisioner Ombudsman Alvin Lie angkat bicara mengenai tindakan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda yang mengeluarkan surat kepada camat seluruh Indonesia. Ia menilai Andi telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi.

"Ini merupakan suatu tindakan yang terindikasi maladministrasi," kata Alvin Lie saat dihubungi Suara.com jaringan KLIKPOSITIF .com, Selasa (14/4/2020).

baca juga: Percepat Penanganan Covid-19, Menkeu Dorong Akselerasi Penggunaan Anggaran

Menurut Alvin, penerbitan surat edaran tidak termasuk dalam tugas pokok seorang Staf Khusus Presiden.

"Tugas staf khusus adalah memberikan masukan kepada presiden. Staf khusus tidak memiliki kewenangan eksekutif apalagi membuat surat keluar, surat edaran dan sebagainya," jelas Alvin.

baca juga: PPKM Mikro Berlaku Mulai Besok, Begini Ketentuannya

Ia juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan Stafsus Andi Taufan Garuda Putra berpotensi memiliki kepentingan tertentu.

"Ada potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh staf khusus tersebut adalah perusahaan di mana staf tersebut juga mempunyai peran di sana," tambah Alvin.

baca juga: Pemerintah Geser Hari Libur Nasional, Ini Kata Ketua PP Muhammadiyah

Dalam surat yang berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia itu, Andi mencantumkan PT Amartha Mikro Fintek untuk turut bekerja sama dalam program penanggulangan Covid yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transpmigrasi.

PT Amartha adalah perusahaan di bidang pinjaman dana kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di mana Andi menjadi CEO-nya.

baca juga: Buya Syafi'i: Indonesia Banyak Politisi dan Krisis Negarawan, Presidensil Rasa Parlementer

Alvin melanjutkan, bahwa kewenangan seorang stafsus yang bisa membuat surat keluar menggunakan kop Sekretariat Kabinet patut dipertanyakan.

"Kami mempertanyakan kewenangan staf khusus membuat surat keluar menggunakan kop surat sekretariat negara. Apakah ini sudah seijin Mensesneg, seijin Setkab ?" ujar Alvin.

Komisioner Ombudsman ini pun menilai bahwa tindakan yang dilakukan Andi Taufan merupakan pelanggaran berat.

"Ini adalah pelanggaran berat karena sekretariat negara adalah lembaga negara, dan staf khusus bukan lah pejabat yang berwenang untuk menggunakan kop surat Setneg," jelas Alvin.

Ia pun meminta agar Presiden mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi dari staf khusus milenial tersebut.

"Apakah presiden benar membutuhkan staf khusus milenial ini?" Alvin bertanya-tanya.

Selain dugaan maladministrasi ini, Alvin Lie juga menyoroti keberadaan Tim Komunikasi yang dimiliki Stafsus.

"Tugas mereka adalah membuat masukan kepada presiden, buat apa punya tim komunikasi?"

Ia menilai keberadaan Tim Komunikasi bagi Stafsus ini adalah salah satu bentuk pemborosan anggaran. Terlebih saat ini, semua kementerian dan lembaga negara harus melakukan pemangkasan akibat krisis covid-19.

"Harus ada tindakan tegas untuk staf khusus yang menyalahgunakan dan melampaui kewenangannya, melakukan tindakan maladministrasi," tukas Alvin.

Editor: Eko Fajri