Polemik Pembagian Beras CBP, Pemkab Pessel Bakal Panggil Camat dan Wali Nagari

Beras
Beras (Ist)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan , bakal memanggil camat dan sejumlah wali nagari yang tidak mendistribusikan pembagian jatah beras masyarakat sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

Hal itu, ditegaskan Sekdakab Pesisir Selatan , Erizon mengingatkan, munculnya polemik pembagian cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah ditetapkan di daerah itu. Sebab, pembagian itu sudah ditetapkan sesuai SK Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni nomor: 500/602/E-SDA/IV 2020.

baca juga: Pulang Dari Kalimantan Selatan, Seorang Warga Payakumbuh Positif COVID-19

"Informasinya ada wali yang membagikan 1 kilogram beras per-KK di Kecamatan Koto XI Tarusan, kita akan panggil Camat dan Wali nagarinya segera. Prosedurnya tidak seperti itu," ungkapnya usai menerima informasi tersebut sesuai rilis terima KLIKPOSITIF , Sabtu 18 April 2020.

Diketahui, berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni nomor: 500/602/E-SDA/IV 2020, pendistribusian cadangan beras pemerintah (CBP) terdampak covid-19. Pembagian beras itu, ditetapkan sebanyak 9 kilogram sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

baca juga: Rawat Onthel Warisan Keluarga, PNS di Pessel Ini Tidak Jarang Pinjamkan Sepedanya Untuk Dekorasi Pemotretan

Setidaknya, ada tiga poin yang tertuang dalam SK tersebut. Pertama, CBP di didistribusikan pada pekerja informal yang terdampak langsung, seperti pelaku usaha mikro dan kecil seperti pedagang lontong, sate.

Kemudian, pedagang sayur, bakso, asongan, pedagang di sekitar sekolah pekarja jasa pariwisata, supir angkot dan driver ojek, dan kuota tiap kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada hasil pendataan yang dilakukan camat/wali nagari sesuai surat bupati pessel no:100/008/GTC/IV/2020 tgl 4/4/2020.

baca juga: Deteksi COVID-19, Pemkab Solok Lakukan Pool Test pada 30 Kluster

Menurut Sekda, dalam hal ini pihaknya akan melibatkan Inspektorat, jika terbukti adanya penyimpangan wali nagari akan diproses. Sebab, hal itu sudah mengangkangi keputusan Pemda yang telah di-SK-kan Bupati.

"Jika kuota yang diberikan oleh kabupaten kurang dari data yang dimasukkan oleh pihak nagari, seharusnya pihak nagari melakukan verifikasi data kembali. Utamakan skala prioritas, bukannya mengurangai jumlah penyaluran kepada masyarakat," tutupnya.

baca juga: Kabar Baik, Satu Lagi Pasien COVID-19 Asal Bukittinggi Sembuh di RSAM

Sebelumnya beredar informasi, bahwa ada pembagian beras cadangan di beberapa Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang tidak sesuai dengan prosedur. Wali nagari menyatakan kebijakan tersebut diambil karena jumlah data yang dimasukkan berlebih dibandingkan dengan kuota beras cadangan pemerintah diterima.

Beberapa nagari itu, diketahui terjadi di Nagari Kapuh dan Duku di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat. Di sini, sejumlah penerima kecewa dengan kebijakkan wali nagari terkait besaran bantuan beras bagi warga yang terdampak wabah covid-19.

Sebab, beras yang seharusnya mereka terima seberat 9 kilogram per keluarga, kini hanya menjadi 1 kilogram saja. Padahal, alokasi besaran masing-masing keluarga itu sudah diatur dalam surat keputusan (SK) Bupati Pessel Hendrajoni .

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Muhammad Haikal