Kasus Penggelapan Dana Infak Masjid Raya Sumbar Naik Ke Tahap Penyidikan

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhammad Fatria
Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhammad Fatria (Screenshot video)

PADANG, KLIKPOSITIF -Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) Muhammad Fatria mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Mesjid Raya Sumbar.

Diketahui, perkara tersebut menarik perhatian karena sumbangan masyarakat terhadap rumah ibadah yang diselewengkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

baca juga: Febri Diansyah Mundur dari KPK, Ini Respon Novel Baswedan

"Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana infak Madjid Raya Sumbar tahun 2013 hingga 2019, kemudian dana Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tuah Sakato Tahun 2018, sisa dana Peringatan Hari Besar Islam tahun 2018, dan dana APBD pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar," katanya di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (22/4/2020).

Fatria menambahkan, tim penyelidik berkesimpulan, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, terjadinya tindak pidana korupsi .

baca juga: Mahfud MD: Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya dari COVID-19

"Sehingga, Kajati Sumbar telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor 02/L.../FD1/04/2020 Tanggal 22 April 2020," tuturnya.

"Dengan demikian perkara ini kita tingkatkan ke tahap penyidikan dan dalam waktu dekat ditetapkan tersangkanya," pungkasnya kemudian.

baca juga: PN Padang Jatuhkan Vonis Berbeda 3 Terdakwa Korupsi Lapangan Merdeka Solok

Seperti diberitakan KLIKPOSITIF sebelumnya, lima tahun (sejak 2013 sampai 2018) oknum Aparatur Sipil Negara ( ASN ) berinisial RNT menilap uang infak Masjid Raya Sumbar , BAZ dan APBD tak terdeteksi pengawas internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

RNT sebelumnya bertugas sebagai bendaharawan di Biro Bina Sosial sekarang bernama Biro Bina Mental dan Kesra leluasa memainkan uang Rp1,5 miliar dalam rentang lima tahun.

baca juga: Terkait CPNS dan ASN, DPR Nilai Perlu Analisa Jabatan Bersifat Nasional

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengakui pihaknya kecolongan dan baru mengetahui perbuatan tidak terpuji dari anak buahnya tersebut.

Editor: Muhammad Haikal