Diprotes Warga, Camat Benarkan Dua KK ASN Terima BLT COVID Provinsi di Kambang Utara Pessel

Camat Lengayang, Zoni Eldo
Camat Lengayang, Zoni Eldo (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)

PESSEL, KLIKPOSITIF - Camat Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Zoni Eldo membenarkan terdapat dua data Kepala Keluarga (KK) berstatus sebagai Aparatir Sipil Negara ( ASN ) menerima bantuan langsung tunai (BLT) COVID-19 dari provinsi di Nagari Kambang Utara.

Zoni Eldo mengaku, ada data ASN yang menerima BLT di nagari itu, setelah warga sempat melakukan aksi protes. Karena memang sesuai ketentuan, ASN tidak masuk sebagai penerima BLT COVID-19.

baca juga: Pegawai Setda Serta Dinas Pariwisata Solsel Jalani Tes Swab

"Yang baru ketahuan, ada dua KK. Dan akan kita usulkan untuk ke dinas sosial," ungkapnya saat dikonfirmasi KLIKPOSITIF usai memediasi warga yang protes di Kantor Wali Nagari Kambang Utara, Senin 11 Mei 2020.

Sementara, Wali Nagari Kambang Utara, Ulsabri mengatakan tidak tahu soal data itu. Sebab, soal ketetapan data yang telah keluar bukan kewenangannya. "Kesalahan ini, bukan dari pemerintah wali nagari. Tapi kesalahan data (yang turun dari provinsi)," ujarnya.

baca juga: Plt. Kabag Umum Setda Solsel Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ia mengaku, akibat adanya data ASN itu memicu terjadinya gejolak warga. Sebab, masyarakat menilai sumber data mutlak dari nagari. "Mereka mengatakakan, data tidak mungkin dari atas, pasti dari bawah. Padahal, kami sudah memvalidasi. Tapi keluar itu. Terus mau bagaimana?" ucapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan, Wendi mengaku, jika masih terdapat kekeliruan dalam validasi data. Sebab, di Pesisir Selatan tidak hanya ribuan data namun ratusan ribu, apalagi dalam kondisi terdesak.

baca juga: Peniliti Ungkap Partikel Covid-19 Bertahan dalam Lift Selama 30 Menit

"Untuk Pessel yang diolah 100 ribu, jadi harus dimaklumi jika ada kekeliruan. Namun, tentu bisa diperbaiki," tegasnya.

Kendati demikian, menurutnya, jika benar ada ASN dan atau tidak tepat sasaran tentu si penerima harus mengembalikan. Sebab, hal itu ada kebijakkan dan jika ASN yang menerima akan diperiksa.

baca juga: TPU Bungus Masih Mampu Menampung 500 Jenazah Covid-19

"Kebijakannya ada, dan mereka ( ASN ) pasti akan diperiksa. Jadi bagi masyarakat yang tidak berhak menerima, pasti akan diminta kembali," jelasnya.

Menurutnya, sesuai kategori penerima BLT COVID adalah orang yang benar-benar terdampak, dalam artian orang kehilangan mata pencarian dan tidak memiliki tabungan, dan tidak sebagai Kepala Keluarga baik suami maupun istri ASN , pensiunan PNS, TNI, Polri atau orang dianggap mampu dari salah satunya.

"Kalau anaknya PNS, itu terserahlah. Jadi masyarakat PNS, pensiunan atau masyarakat yang tidak berhak menerima secepatnya dikembalikan ke nagari. Buat berita acaranya, nanti nagari yang akan menyalurkan kepada yang pantas dengan tanda terimanya," ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Sosial dan PPA Pessel, Zulfian Aprianto juga mengakui, soal bantuan sosial ( Bansos ) masih perlu dilakukan validasi dan update data. Kerena hingga kini, masih ada penyaluran bantuan salah sasaran.

"Ini tugas kita, dan kita akan validasi data ini secepatnya. Jika COVID sudah reda nanti, ini yang akan kita dahulukan," tutupnya saat dihubungi KLIKPOSITIF di Painan, Jumat 9 April 2020.

Diberita sebelumnya, warga nagari Kambang Utara yang tidak menerima BLT terdampak COVID melakukan aksi protes di nagari itu. Sebab, tidak hanya siapa yang mampu namun warga juga menemukan adanya data PNS yang menerima

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani