Soal Data BLT yang Turun, Wali Nagari di Pessel: Pemkab Tak Verifikasi Ulang Data

ilustrasi
ilustrasi (net)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Wali Nagari di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengklaim, data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan langsung tunai (BLT) COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah kabupaten tidak diverifikasi ulang.

Bahkan, wali nagari mengaku kalau data yang dikeluarkan untuk BLT banyak yang tidak sesuai dengan hasil yang telah diusulkan nagari. Karena, hasil dari usulan nagari itu diproses kembali di kabupaten. "Dinsos tidak bekerja, data tidak diverifikasi ulang, data yang dikeluarkan sama dengan data sebelumnya, di mana masih banyak penerima PKH, Rastra dan orang mampu dapat BLT," sebut Wali Nagari Ampingparak, Yusmardi saat dihubungi wartawan, Senin 11 Mei 2020.

baca juga: Pertahankan WTP 5 Kali Berturut, Pessel Diganjar Penghargaan Kemenkeu

Menurutnya, berdasarkan instruksi kabupaten, nagari hanya boleh melakukan verifikasi data kekinian penduduk sesuai dalam Basis Data Terpadu (BDT). Namun, setelah hasil dikirimkan ke kabupaten, kewenangan nagari tidak ada lagi. Sehingga, jika ada data yang divalidasi nagari tidak keluar, maka itu kekeliruaan di kabupaten. Karena memang, semua hasil itu terlebih dahulu melalui verifikasi kabupaten.

"Parahnya lagi, data dari dinsos itu, orang meninggal masih saja namanya masuk dalam penerima BLT," jelasnya

baca juga: Maksimalkan Vaksin Setiap Hari, Camat Sutera Monitoring ke Nagari

Hal yang sama, Wali Nagari Aurduri Surantih, Jetrizanko mengaku, juga memiliki kondisi sama dengan nagari lainnya. Selain akibat, bantuan terbatas, pihaknya juga kewalahan dalam mengatasi masyarakat.

"Tetapi, tetap data itu yang keluar kembali (data sebelum validasi). Tidak berapa banyak berubah. Ini kondisi kita saat ini," terangnya.

baca juga: Harga Cabai Merah di Pariaman Terus Naik

Terkait kondisi data BDT yang divalidasi, Jetrizanko sempat menanyakan muasal data itu kepada petugas. Katanya, petugas kabupaten menyebut data yang ada di BDT itu adalah data didata sejak 2012 dan terakhir diupdate Januari 2019 silam.

Padahal, jika ingin tepat sasaran data itu harus diperbaharui setiap saat. Apalagi, saat COVID, karena kondisi masyarakat hampir sama.

baca juga: Ingat Tiga Hal Ini Bisa Pemicu Kenaikan Kasus Covid-19

"Dan sesuai BDT itu, kami melakukan validasi sehari semalam bersama teman-teman perangkat. Namun, hasil juga tidak seluruh sesuai harapan," ujarnya.

Terpisah Wali Nagari Kambang Utara, Ulsabri mengatakan, jutru akibat data yang turun itu memicu terjadinya gejolak warga di nagarinya. Padahal, ketetapan data itu bukanlah kewenangannya. "Kesalahan ini, bukan dari pemerintah wali nagari. Tapi kesalahan data (yang turun dari provinsi)," ujarnya.

"Mereka mengatakakan, data tidak mungkin dari atas, pasti dari bawah. Padahal, kami sudah memvalidasi. Tapi, keluar itu. Trus mau bagaimana," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Yusmardi selaku pemerintah nagari berharap masyarakat untuk tetap bersabar dan memaklumi situasi ini. Sebab, bantuan JPS berupa BLT ini, ada empat tahap pencairan. Dimana tahap pertama, mulai BLT pusat, provinsi, kabupaten dan dana desa.

Kepala Dinas Sosial dan PPA Pessel , Zulfian Aprianto juga mengakui, data masih perlu dilakukan validasi dan update data. Kerena hingga kini, masih ada penyaluran bantuan salah sasaran.

"Ini tugas kita, dan kita akan validasi data ini secepatnya. Jika COVID sudah reda nanti, ini yang akan kita dahulukan," tutupnya saat dihubungi KLIKPOSITIF di Painan, Jumat 9 April 2020.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani