Pakar Hukum Internasional: Pemerintah Jangan Tunduk Pada Abu Sayyaf

Ilustrasi
Ilustrasi ()


KLIKPOSITIF  - Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah jangan sampai mengikuti permintaan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 orang WNI . Dia mengatakan jika pemerintah membayarkan uang tebusan yang diminta kelompok tersebut, kemungkinan hal yang serupa akan kembali terjadi.

"Jika kali ini pemerintah membayar tebusan ini,kelompok lain bisa memanfaatkan situasi serupa," ujarnya.

baca juga: Tanpa Buang Peluru, Indonesia Bebaskan WNI yang Diculik

Dia meminta agar masyarakat agar bersabar menunggu hasil kerja pemerintah. Menurut dia masyarakat tidak bisa memaksa pemerintah. "Jika memaksa kita seperti pelaku teror. Jadi masyarakat perlu bersabar," tuturnya.

Hikmahanto menjelaskan walau masa penyanderaan telah lebih dari dua pekan, pemerintah perlu diberi ketenangan agar mampu bekerja optimal dalam upaya pembebasan WNI .

baca juga: Orangtua ABK Kapal China Asal Padang Tetap Berharap Anaknya Pulang dengan Selamat

Sebelumnya dua kapal berbendara Indonesia yang mengangkut tujuh ribu ton batu bara dibajak di perairan Filipina pada 26 Maret 2016. Pembajakan kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan ke Batangas di Filipina Selatan.

Kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan berada di tangan otoritas Filipina , namun kapal Anand 12 dan 10 awak kapal masih ditawan pembajak.u," katanya.

baca juga: Kerusuhan Meluas, Ini Nasib WNI di Ameriksa Serikat

Penulis: Fitria Marlina