49 Warga Binaan LPKA Tanjung Pati Dapatkan Remisi Saat Lebaran

Kepala LPKA Tanjung Pati Tapianus A. Barus saat wawancara di ruangannya.
Kepala LPKA Tanjung Pati Tapianus A. Barus saat wawancara di ruangannya. (Ade Suhendra)
LIMA PULUH KOTA , KLIKPOSITIF -

Sebanyak 49 warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dapat pengurangan masa pidana atau Remisi Khusus Lebaran Idul Fitri , Selasa 26 Mei 2020. Pemberian remisi ini sudah berlangsung sejak lebaran pertama hingga beberapa waktu ke depan.

Kepala LPKA Tanjung Pati Tapianus A. Barus mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk pemberian hak yang diberikan oleh negara. Sehingga di momen lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah yang juga bertepatan dengan wabah Pandemi COVID-19, puluhan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan warga binaan perempuan mendapatkan remisi .

baca juga: Dapat Nomor Urut 4, Ini Kata Pasangan Independen Ferizal Ridwan - Nurkhalis

" Lebaran kali ini kita di LPKA Tanjung Pati, terdapat 49 warga binaan dan ABH yang mendapatkan remisi . Namun tahun ini juga tidak ada yang mendapatkan Remisi Khusus atau langsung bebas, tapi mereka harus melanjutkan sisa pidana yang ada," kata Tapianus A. Barus.

Ia menjelaskan untuk pemberian pengurangan hukuman ini berkisar antara 15 hari hingga 1 bulan 15 hari. Saat ini dijelaskannya, terdapat sebanyak 74 orang yang tengah dibina di LPKA dan terdiri dari 28 anak dan 46 warga binaan perempuan.

baca juga: Ini Makna Nomor Urut Bagi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

"Pemberian remisi ini kita harapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan dan ABH lainnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga saat keluar dari sini dapat diterima dengan baik oleh keluarga, masyarakat, dan melakukan hal terbaik ke depannya," ujarnya.

Tapianus A. Barus menambahkan hingga hari ini, Selasa 26 Mei 2020 tercatat sebanyak 32 anak dan warga binaan perempuan yang telah menjalankan asimilasi di rumah. Menurutnya, warga binaan yang dipulangkan akan tetap diawasi oleh pihak-pihak terkait seperti, Polisi, Kejaksaan dan Bapas.

baca juga: Dapat Nomor Urut 3 di Pilkada Lima Puluh Kota, Ini Maknanya Bagi SAFARI

"Orang tua juga diminta untuk ikut melakukan pengawasan terhadap anak mereka itu. Selain itu, kita juga memberikan pengertian kepada pihak keluarga dengan memberikan surat tembusan kepada polisi, kejaksaan dan pihak nagari atau desa agar dapat bersama mengawasi," katanya.

Lebih lanjut, hingga saat ini dikatakannya belum ada anak dan perempuan yang mendapatkan asimilasi kembali ke LPKA atau bermasalah kembali. Ia berharap kejadian seperti di daerah lain tidak terjadi di Lima Puluh Kota dan mereka yang mendapat asimilasi dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.

baca juga: Dilakukan Secara Tertutup, Inilah Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota

"Kita sangat harapkan tidak ada yang bermasalah lagi di luar. Sebab dengan langkah kita memberikan surat tembusan kepada polres, kejaksaan dan nagari maka kita bersama-sama dapat mengawasinya. Sehingga ke depannya mereka dapat lebih baik lagi dan tidak kembali lagi ke sini," ujarnya.

Penulis: Ade Suhendra | Editor: Rezka Delpiera