Fraksi Gerindra Minta Tiga Kepala Dinas di Sumbar Diganti

Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat saat memberikan laporan pandangan akhir Fraksi Gerindra, terhadap rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Gubernur tahun 2019 di ruang sidang utama DPRD, Kamis, 28 Mei 2020.
Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat saat memberikan laporan pandangan akhir Fraksi Gerindra, terhadap rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Gubernur tahun 2019 di ruang sidang utama DPRD, Kamis, 28 Mei 2020. (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta gubernur segera mengganti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kepala Dinas Pendidikan. Permintaan penggantian pejabat eseleon II ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat saat memberikan laporan pandangan akhir Fraksi Gerindra, terhadap rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Gubernur tahun 2019 di ruang sidang utama DPRD, Kamis, 28 Mei 2020.

Ia mengatakan usulan penggantian Kepala Bappeda bukan tanpa alasan. Sebab keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga paling strategis dalam merancang, merencanakan dan menyusun serta menjabarkan misi-visi kepala daerah ke dalam program-program kegiatan pemerintahan daerah.

baca juga: Pemprov Akan Segera Lihat Peluang-peluang Tutupi Kekurangan Anggaran

"Sebagai arsitektur pembangunan daerah, Kepala Bappeda kami nilai gagal melakukan konsolidasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan perangkat daerah atau OPD, sehingga pelaksanaan kegiatan kegiatan strategis tidak terlaksana optimal yang berakhir pada tidak tercapainya target kinerja pembangunan di berbagai sektor, terutama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,83% pada tahun 2019 di RPJMD tapi realisasinya tidak tercapai," katanya.

Menurutnya, hal yang paling dirasakan yakni tumpang tindih kegiatan di beberapa dinas, untuk kegiatan yang nyaris sama tujuannya justru terdapat di beberapa dinas. "Itu tugas Bappeda untuk menyisir usulan kegiatan dari dinas-dinas agar tidak tumping tindih, sehingga program dapat lebih bermanfaat dan penggunaan anggaran lebih efisien. Termasuk juga soal mendisain program kegiatan satu tahun anggaran, yang kami nilai belum mengacu kepada skala prioritas yang lebih mengutamakan manfaatnya," terangnya.

baca juga: Reses ke Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, Ketua DPRD Sumbar Soroti Sektor Pertanian

Hidayat menilai ada persoalan manajemen dan sistem perencanaan yang belum transparan. "Ada persoalan pada manajemen dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum transparan. Buktinya, banyak kegiatan yang diusulkan melalui pokok pokok pikiran anggota dewan yang bermasalah," tuturnya.

Disisi lain, menurut Fraksi Gerindara, Dinas (PUPR) merupakan dinas strategis yang melakukan tugas pembangunan infrsatruktur di daerah, agar mampu menstimulus percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur. "Selain memberikan kualitas pelayanan publiK kepada masyarakat luas melalui pembangunan jalan, jembatan dan perumahan rakyat," paparnya.

baca juga: DPRD Sumbar Rekomendasikan Peluang Pendapatan Tutupi Kekurangan Anggaran

Hidayat menuturkan Sumbar membutuhkan Kadis PUPR yang memiliki kapasitas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, terkait infrastruktur di pemerintahan pusat agar kegiatan kegiatan nasional yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga dapat dilaksanakan di Sumatera Barat.

"Jika tidak mampu membangun akses dan jejaring dengan pemerintah pusat untuk menggaet APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah, kami rasa sudah saatnya Kadisnya digantikan oleh pejabat yang lebih mampu. Provinsi lain saja bisa kok, kenapa Sumbar tidak. Faktanya, alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar malah cenderung menurun. Buktinya, banyak ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang mulai rusak parah tapi tidak bisa diperbaiki karena kekurangan anggaran," jelas Hidayat.

baca juga: Hidup Susah Sejak Kecil, Drs. H. Marlis, M.M Sukses Jadi Pengusaha dan Politisi Berpengaruh

Untuk Kadis Pendidikan, Fraksi Gerindra menilai Sumbar membutuhkan Kadis Pendidikan yang memiliki komitmen kongret untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di daerah.

"Indikator suksesnya bisa dilihat dari faktor perhatian pemerintah daerah terhadap guru atau tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum. Pendidikan karakter saja hanya tinggal wacana tidak dipraktekkan, begitu juga penyusunan kurikulum bermuatan kearifan lokal hingga saat ini tidak dilaksanakan. Namun untuk pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan lumayanlah," ungkapnya.

Namun yang paling mendasar kenapa harus diganti adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan Kadis Pendidikan merealisasikan beasiswa Pendidikan yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali yang sudah 10 tahun mengendap di kas daerah.

"Soal beasiswa Pendidikan dari dana Rajawali, pada akhir 2019 lalu, Pemrov sudah berjanji akan mencairkannya. Namun berdasarkan laporan Ketua Komisi V, Muchlis Yusuf Abit yang kebetulan anggota Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2020 ini belum juga dilaksanakan, padahal regulasi yang mengatur system dan mekanisme pemberiannya sudah ada. Ini kan terkesan main main dan mengibulin DPRD namanya," jelasnya.

Pada penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi Gerindra juga meminta Pemrov berperan aktif menginisiasi dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Kami rasa, pemberian BLT kemarin akan lebih baik bila DTKS atau data penerima bantuan upadate, walau kewenangannya ada di kabupaten/kota, sesungguhnya Pemrov dapat memainkan fungsi koordinatifnya. Mestinya pemutakhiran data mesti dilakukan setiap tahun," harapnya. (*)

Editor: Fitria Marlina