PSBB Sumbar Diperpanjang Hingga 7 Juni, Kecuali Bukittinggi Sebab Berlakukan New Normal

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat (Sumbar) diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Dari 19 kabupaten dan kota, Bukittinggi tidak menerapkan PSBB karena memasuki New Normal atau tatanan kehidupan baru.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno seperti dirilis Dinas Kominfo Sumbar menjelaskan, keputusan itu diambil setelah mendengar dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, diantaranya Bupati/Walikota se-Sumbar dan kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Andalas (Unand).

baca juga: Hari Ini Kasus Positif Corona di Jakarta Catat Rekor Tertinggi

"Dalam rapat bersama Forkopimda, Bupati/Walikota dan unsur terkait diputuskan diperpanjang. Kecuali Kota Bukittinggi yang memasukkan New Normal," terangnya usai rapat bersama secara virtual, Kamis, 28 Mei 2020.

Disamping itu penetapan keputusan ini juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan RI termasuk dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Letjen Doni Monardo.

baca juga: Kontak Erat dengan Pasien Positif, 11 Warga Tanah Datar Negatif COVID-19

"PSBB Sumbar diperpanjang hingga 7 Juni 2020, dengan empat poin penting yang harus dilakukan," ujarnya.

Empat poin dimaksud diantaranya melakukan persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan menuju New Normal dengan mengurangi pembatasan, dimana teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan regulasi yang ada.

baca juga: Terkait Pasien Positif di Agam, 4 Orang Akan Diswab

"Tatanan baru produktif dan aman dari covid atau yang lebih dikenal dengan istilah New Normal pasti kita hadapi, namun hal ini akan dilakukan secara bertahap dengan berbagai persiapan, juga sembari menunggu Keppres dikeluarkan," papar Gubernur Irwan.

Kedua, bagaimana mengoptimalkan upaya-upaya dalam mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

baca juga: Peduli COVID-19, Komunitas Sepeda di Bukittinggi Ini Bagi-bagi Masker

"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ungkapnya.

Poin selanjutnya Sumatera Barat tetap mempertahankan kondisi tanggap darurat. Artinya selama Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum diakhiri atau dicabut, secara otomatis Pemprov Sumbar akan tetap dengan kondisi siaga darurat.

"Kita tetap melakukan pengendalian secara maksimal, termasuk upaya tracing dan isolasi kasus positif," terangnya.

Poin terakhir Gubernur Irwan menyampaikan bahwa tidak ada persoalan jika ada Kabupaten/ Kota yang ingin keluar dari PSBB. "Tetap kita dukung," kata Gubernur Irwan.

Namun demikian ia menekankan pentingnya mempersiapkan sistem kesehatan secara matang dari hulu sampai ke hilir. "Kita tentu tidak ingin menggadaikan masyarakat dengan ujicoba," tegasnya.

Sebelumnya pada Vidcon yang juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, tiga kepala daerah masing-masing Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang mempresentasikan sejumlah alasan yang mendasari untuk keluar dari PSBB.

Namun setelah mendengar pemaparan Gubernur dan Defriman Djafri, Ph.D yang merupakan pakar epidemologi FKM Unand, hanya Kota Bukittinggi yang tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.

[Hms-Sumbar]

Editor: Joni Abdul Kasir