Legislator: Standar Protokol Covid-19 harus diaplikasikan dalam Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa sampai dengan hari ini keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 masih tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal ini ia utarakan guna menanggapi berbagai kekhawatiran dan jaminan apakah pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemi Covid-19 ini, dapat berlangsung dengan baik.

baca juga: Sistem PPDB Tahun Ini Bikin Pelajar Terancam Putus Sekolah, Mario Syahjohan: Harus Segera di Evaluasi

"Sampai dengan hari ini belum ada keinginan atau peluang untuk mengubah pelaksanaan Pilkada . Tinggal bagaimana semua pihak termasuk KPU menyusun PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan benar-benar sesuai dengan standar protokol Covid-19 dan itu mampu diaplikasikan di lapangan," ucap Saan dalam salah satu sesi wawancara langsung dengan stasiun televisi swasta nasional , Senin (1/6/2020).

Terkait animo partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkada di tengah pandemi Covid-19, Saan mengatakan, tingkat partisipasi pemilih harus benar-benar maksimal. Jangan sampai nanti partisipasinya berkurang drastis.

baca juga: Meski Mirip Jari Orang Mati, Penampakan di Foto Ini Jamur Loh

"Maka mulai saat ini dengan berbagai media yang dimiliki oleh KPU ataupun parpol, agar terus melakukan sosialisasi terkait dengan masalah Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Seluruh struktur jajaran KPU harus melakukan sosialisasi secara maksimal di tengah keterbatasan yang ada," tandasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, kekhawatiran apakah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan berjalan baik juga kekhawatiran semua pihak, termasuk juga KPU. Oleh karenanya, untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut KPU membuat beberapa persyaratan. "Ini bukan kekhawatiran akibat pandeminya, tetapi soal perdebatan hukum/regulasi. Untuk itu KPU meminta agar regulasinya harus kuat," tegasnya.

baca juga: Legislator: Biro Perjalanan Terancam Aplikasi Tiket 'Online'

Menyangkut masalah dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada , Arief mengatakan, apabila anggaran itu tidak dicairkan tepat waktu dan tepat jumlahnya, maka juga akan beresiko tidak bisa memenuhi standar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan meyakinkan agar partisipasi pemilih tetap tinggi. Kami tentu juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan semua pihak, baik penyelenggara, peserta, sekaligus pemilu. Itulah mengapa dalam usulan anggaran, kami akan memasukkan tiga komponen itu di dalam proses pengganggaran dan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya.

baca juga: Piutang Pemerintah ke BUMN, Nusron: Sama Saja Utang ke Rakyat

Editor: Eko Fajri