Ketua DPR: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sebelum Terapkan 'New Normal' Sekolah

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani (DPR)

KLIKPOSITIF - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah perlu mendengar masukan-masukan dari para pemangku kepentingan seperti para pendidik, orang tua dan organisasi pendidikan sebelum membuka kembali sekolah sebagai bagian dari penerapan kebijakan new normal.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, protokol pelaksanaan new normal di sekolah harus dilaksanakan secara ketat. Protokol kesehatan new normal untuk sekolah sangat berbeda dengan protokol untuk mal, perkantoran dan tempat publik lain.

baca juga: Ampiang Dadiah dan Janjang Saribu Bukittinggi Masuk Nominasi API 2020

"Penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada kesehatan anak-anak kita, para generasi muda kita," tegas Puan.

"Apalagi untuk sekolah-sekolah PAUD, dimana anak-anaknya masih kecil, naluri untuk bermain bersama teman-temannya sangat besar," ujarnya. Karena itu, Puan menekankan agar pelaksanaan new normal terutama untuk sekolah harus dilakukan secara hati-hati.

baca juga: IBF 2020 : Protokol COVID-19, Faktor Kunci Kebangkitan Industri EO

"Pemerintah juga perlu merespon aspirasi-aspirasi yang berkembang terkait penerapan new normal. Misalnya penerapan new normal di sekolah, dimana unsur-unsur masyarakat meminta agar kegiatan sekolah dimulai ketika keadaan benar-benar sudah terkendali," ingat Puan.

Kepada para guru PAUD, Puan berpesan agar benar-benar memperhatikan proses pembentukan karakter anak sejak usia dini. "Para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berperan sangat penting dalam proses pendidikan Indonesia khususnya dalam pembangunan karakter bangsa," pesan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 itu.

baca juga: DPR Tegaskan Revisi UU Pemilu Akan Tampung Masukan Pakar

"Budaya santun, toleran, disiplin, etos kerja, gotong royong, dan lain sebagainya, mulai ditanamkan dalam hati nurani anak-anak kita," pesan legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Menurut Puan, PAUD sebagai bagian dari Pendidikan Nasional pada dasarnya adalah pembentukan karakter bangsa berlandaskan pada Pancasila. Puan menyatakan DPR RI ikut mengawal anggaran Pendidikan Nasional melalui fungsi anggaran yang dilaksanakan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

baca juga: Erick Thohir Minta Bos-bos BUMN Punya Akhlak

"Termasuk juga di dalam APBN 2020, DPR dan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp 4.014.724.000.000," papar Puan.

Editor: Eko Fajri