Polda Sumbar Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus Bagi Muzni Zakaria

Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumbar AKBP Zulkifli Melaras
Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumbar AKBP Zulkifli Melaras (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dirtahti) Polda Sumbar AKBP Zulkifli Melaras menegaskan, tidak ada perlakuan khusus selama penahanan Bupati Solok Selatan Non Aktif Muzni Zakaria di sel tahanan Mapolda Sumbar.

"Tidak ada perlakuan khusus bagi Muzni Zakaria, diperlakukan sama dengan tahanan lainnya, seperti tahanan narkoba, pidana umum dan bergabung dengan tahanan lainnya," katanya di Mapolda Sumbar, Selasa (2/6/2020).

baca juga: Bupati Agam Indra Catri Bantah Tuduhan ES Dibalik Postingan Akun FB Mar Yanto

Kedatangan Muzni Zakaria di Mapolda Sumbar sekira pukul 10.00 WIB, yang diantar oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Zulkifli menambahkan, untuk berapa lama ia dititipkan, belum ada ketentuan. Selama disini untuk mengikuti proses sidang atau sampai pencabutan penahanan.

baca juga: Permohonan Penangguhan Penahanan Tak Digubris Hingga Meninggal, Tim PH Lehar Adukan Dua Penyidik Polda Sumbar ke Divpropam Polri

Zulkifli menyebutkan, persyaratannya untuk bisa ditahan di sini, yakni protap berkaitan dengan situasi sekarang, diminta surat keterangan bebas COVID-19.

"Kemudian berita acara penitipan dan tidak kalah penting surat perintah penahanan dari KPK," ujarnya.

baca juga: Usia Lanjut dan Miliki Riwayat Medis Jadi Alasan Upaya Penangguhan Penahanan Lehar, PH: Namun Tak Digubris

Seperti diberitakan KLIKPOSITIF sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melimpahkan berkas perkara Bupati Solsel Non Aktif ke Pengadilan Tipikor Padang.

Hal tersebut disampaikan oleh JPU KPK Rikhi B Maghaz. Ia mengatakan, sebelum ke PN Tipikor Padang, pihaknya langsung membawa Muzni Zakaria ke Rutan Polda Sumbar untuk dititipkan penahanannya.

baca juga: Polda Sumbar: Lehar Meninggal Karena Tumor dan Infeksi Saluran Pernapasan

"Kami mendarat di Padang sekira pukul 09.00 WIB, setelah dari Polda Sumbar ,

selanjutnya KPK ke Pengadilan Tipikor Padang untuk melimpahkan perkara tersebut," katanya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Selasa (2/6/2020).

Riki menambahkan, untuk bisa ke Padang, Muzni Zakaria telah melakukan rapid test dengan hasil negatif COVID-19.

"Informasi yang kami terima harus ada surat hasil tes swab saat tiba di BIM. Rapid test bisa diterima dan tidak ada kendala sama pihak otoritas BIM. Sementara dari pihak Bandara Soekarno-Hatta semuanya tidak ada masalah," ujarnya.

Terkait penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dan Tim JPU akan menunggu penetapan jadwal persidangan dari Majelis Hakim PN Tipikor Padang.

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 12 huruf b UU Tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Muhammad Haikal