Masih Bertanya-tanya Soal Besaran Iuran? Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Padang

Pelayanan di BPJS Kesehatan
Pelayanan di BPJS Kesehatan (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya soal kepastian besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Rizka Adhiati menjelaskan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada beberapa ketentuan dalam pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) segmen mandiri tahun 2020.

baca juga: Melalui BPJS Mengajar, Mengenal Lebih Dekat Lagi Program JKN-KIS

Pertama, mulai Januari sampai Maret, pembayaran iuran peserta mengacu Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dengan besaran Rp160.000 untuk Kelas I, Rp110.000 untuk Kelas II, dan Rp42.000 untuk Kelas III.

Kemudian, mulai April sampai Juni, pembayaran iuran peserta mengacu Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan besaran Rp80.000 untuk Kelas I, Rp51.000 untuk Kelas II, dan Rp25.500 untuk Kelas III.

baca juga: BPJS Kesehatan Gelar Evaluasi dan Koordinasi Melalui Vidcon Bersama FKTP

Mulai Juli hingga Desember, pembayaran iuran mengacu Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dengan besaran Rp150.000 untuk Kelas 1, Rp100.000 untuk Kelas II, dan Rp42.000 untuk Kelas III.

"Meski demikian, untuk Kelas III, peserta hanya perlu membayar Rp25.500 karena sisanya disubsidi oleh pemerintah," terangnya saat konferensi pers daring bersama rekan-rekan wartawan via Zoom, Rabu, 3 Juni 2020.

baca juga: Optimalkan Kepesertaan Perangkat Nagari, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Selain itu, pihaknya paham betul bagaimana kondisi masyarakat saat Pandemi COVID-19. Maka BPJS Kesehatan memperpanjang jangka waktu program Super Praktis bagi masyarakat yang ingin melakukan penurunan kelas perawatan. Jangka waktu program ini diperpanjang mulai 22 Mei 2020 hingga 31 Agustus 2020.

"Ini bentuk komitmen BPJS Kesehatan kepada pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada peserta yang ingin melakukan penurunan kelas perawatan. Program Super Praktis ini dilahirkan untuk memberikan kelonggaran regulasi kepada masyarakat dalam hal turun kelas," ujarnya.

baca juga: Perkuat Sinergi dengan Stakeholder, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Gelar Forum Kemitraan dengan Pemkab Pasaman

Rizka menuturkan ada ketentuan umum bagi peserta yang ingin menurunkan kelas perawatan pada program Super Praktis tahap kedua ini. Ketentuan tersebut seperti masyarakat tidak wajib melakukan autodebet dan tidak wajib melampirkan fotokopi buku tabungan.

Peserta yang sudah pernah melakukan penurunan kelas rawat pada periode 9 Desember 2019 sampai dengan 18 Maret 2020, kata dia, dapat menurunkan kembali kelas rawatnya pada program Super Praktis tahap kedua ini. "Penurunan kelas rawat peserta diikuti oleh seluruh kelas rawat anggota keluarga," imbuhnya.

Dia mengungkapkan penurunan kelas perawatan dapat dilakukan apakah terhitung mulai bulan depan atau sesuai tanggal penurunan kelas rawat. Kedua cara tersebut sama-sama memiliki persyaratan menunjukkan Kartu JKN KIS dan menunjukkan KTP elektronik atau Kartu Keluarga.

Bedanya, penurunan kelas terhitung tanggal penurunan kelas rawat wajib dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan baik cabang maupun kabupaten atau kota. Sementara, untuk turun kelas yang terhitung mulai bulan depan, kata Rizka, bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Selain itu, penurunan kelas rawat untuk TMT bulan depan diperuntukkan bagi peserta aktif dengan riwayat pemanfaatan rawat inap atau kacamata selama bulan berjalan 2020, dan peserta yang menunggak yang belum mampu membayar iuran dan ingin turun kelas.

"Sedangkan penurunan kelas rawat untuk TMT sesuai tanggal, diperuntukkan bagi peserta tanpa riwayat pemanfaatan rawat inap atau kacamata selama bulan berjalan 2020, dan peserta nonaktif yang ingin turun kelas dan sudah melunasi tunggakan," tukasnya.

Catatan Redaksi: Semoga informasi ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang masih bertanya-tanya soal iuran kepesetaan BPJS Kesehatan pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) soal tarif BPJS Kesehatan. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir