Catatan DPRD Terhadap Penggunaan Anggaran dalam Perda APBD Tahun 2019

DPRD Sumbar
DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan nota pengantar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Dalam penyampaian yang dilakukan melalui videoconference itu, dari DPRD Sumbar diwakili oleh pimpinan DPRD, ketua komisi dan ketua masing-masing fraksi di DPRD.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Meskipun LKPD tahun 2019 mendapat opini WTP, tidak menjamin penggunaan anggaran yang disediakan dalam Perda APBD tahun 2019, telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel," katanya di DPRD Sumbar, Rabu sore.

baca juga: Kabar Baik, Pasien COVID-19 Terlama di RSAM Sembuh

Ia mengatakan tidak efisiennya hal itu dapat dilihat dari beberapa kondisi saat ini. Ada empat catatan yang jadi dilihat oleh DPRD saat ini. "Yang pertama masih cukup banyaknya temuan dan catatan yang terdapat dalam LHP BPK atas LKPD tahun 2019, dimana terdapat sebanyak sembilan kelompok temuan terkait dengan SPI (system pengendalian internal) dan sebanyak empat kelompok temuan terkait dengan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Hal kedua yakni masih banyak target kinerja yang belum dapat diwujudkan, diantaranya target kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan serta beberapa target utama dalam penyelenggaraan urusan.

baca juga: Awas, Banyak Tes Antibodi Virus Corona Palsu Dijual Onilne

"Hal ketiga yang jadi perhatian adalah realisasi anggaran secara keseluruhan masih rendah, terutama untuk belanja daerah dengan rata-rata realisasi hanya sebesar 92,42 persen," tuturnya.

Hal terkahir yang menjadi catatan DPRD yakni dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. "Hal ini disebabkan rendahnya kualitas perencanaan dan lemahnya pengawasan, diantaranya kegiatan tidak dapat dilaksanakan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta kegiatan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran," jelasnya.

baca juga: Positif COVID-19 Kota Solok Kembali Bertambah

Selain itu, dari evaluasi pembahasan dan penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, paradigma pembahasan lebih cenderung bersifat normatif saja untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)

Editor: Fitria Marlina