Pemko Padang Panjang Tertibkan Lapak Pedagang Kuliner yang Langgar Perda

Tim gabungan menertibkan lapak pedagang yang melanggar
Tim gabungan menertibkan lapak pedagang yang melanggar (Klikpositif)

PADANG PANJANG , KLIKPOSITIF - Tim gabungan Pemko Padang Panjang (Satpol PP, Dishub, Dinas Pasar, BPBD Kesbang TNI dan Polri, tertibkan sejumlah lapak kuliner yang melanggar perjanjian di pusat kuliner, Jalan Mr. A. Saad, Terminal Kantin, Kamis 4 Juni 2020.

Kasat Pol PP Padang Panjang Albert, mengatakan penertiban itu dilakukan sebagai bentuk menjalankan komitmen bersama pedagang sekaligus mengantisipasi kesemrawutan pusat kuliner.

baca juga: Kerjasama dengan BPJS, PWI Padang Panjang Bagi-bagi Masker Gratis

"Sejumlah unit lapak di pusat kuliner kita tertibkan karena beraktivitas di luar perjanjian yang sudah disepakati, " ungkap Albert, di sela sela penertiban lapak pedagang .

Penertiban tersebut, diberlakukan bagi semua pedagang yang melanggar. Hal itu juga sebagai bentuk ketegasan pemko menjalankan kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan daerah.

baca juga: Wako Fadly Harapkan Capaian Maksimal dalam Sensus Penduduk pada September 2020

"Perda tentunya menjadi acuan masyarakat Padang Panjang . Kita dalam hal ini sebagai pengeksekusi bagi pedagang yang membandel. Sebelumnya kita juga sudah memberikan imbauan dan teguran," sebut Albert.

Sementara Kasi Ops Sat Pol PP Kota Padang Panjang Musben Zakir, mengatakan penertiban melibatkan TNI dan Polri. Anggota gabungan terdiri dari anggota Pol PP sebanyak 25 orang, PM 4 orang, perhubungan 5 orang, Dinas Pasar 6 orang dan BPBD Kesbang pol 4 orang.

baca juga: Beri Penghargaan pada Pensiunan ASN, Wako Fadly Amran: Terimakasih Atas Pengabdian Bapak dan Ibuk

Sebelum melakukan kegiatan ini, pemko jauh-jauh hari kita sudah menyurati para pedagang agar menertibkan lapak-lapaknya sesuai ketentuan yang dibuat.

Terpisah, Komandan Polisi Militer (PM) Kota Padang Panjang , Kapten Cpm Ali Yohanes mengatakan, Polisi Militer (PM) Padang Panjang mendukung program pemerintah dalam penegakan Perda.

baca juga: Padang Panjang Puncaki Proporsi Test dalam Upaya Pencegahan COVID-19

"Kami siap mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan," tegas Kapten Cpm Ali Yohanes

Lebih lanjut Kapten Cpm Ali Yohanes menegaskan, pihaknya akan menindak tegas kalau ada oknum-oknum anggota TNI yang berani membekingi perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat.

Aliudin, salah satu masyarakat menilai penertiban memang harus dilakukan karena pedagang sudah melanggar perjanjian. Jika hal tersebut di dibiarkan, Ali menilai akan menimbulkan persoalan baru yang disinyalir akan memperkeruh kondisi.

"Tanpa Perda, pastinya akan muncul hukum rimba. Siapa berani dia yang berkuasa. Saya sangat apresiasi tindakan tim gabungan dalam mengeksekusi penertiban itu," ujar Ali singkat.

Sementara itu salah satu pedagang di pasar kuliner Uniang mengatakan, pihaknya terpaksa menerima penertiban ini. Namun, kondisi tersebut jelas menimbulkan kerugian.

"Saya memang sudah menerima tiga kali surat pemberitahuan untuk penertiban ini. Ya, bagaimana lagi, saat mau jualan petugas langsung penertiban . Pastinya, saya rugi hari ini," sebutnya. (Rj)

Editor: Rezka Delpiera