DPRD Sumbar Soroti Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah

Rapat paripurna DPRD Sumbar
Rapat paripurna DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat soroti realisasi penerimaan dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi sebesar 100 persen.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan realisasi 100 persen itu disebabkan oleh rendahnya proyeksi atau memang kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup baik. "Apakah capaian target 100 persen tersebut disebabkan oleh rendahnya proyeksi yang ditetapkan, atau memang kinerja BUMD telah cukup baik," katanya di DPRD Sumbar.

baca juga: Kabar Baik, Pasien COVID-19 Terlama di RSAM Sembuh

Ia mengatakan dari aspek belanja daerah, yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya realisasi belanja langsung, khususnya pada belanja modal dengan realisasi sebesar 84,99 persen dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar 22,83 persen.

"Sedangkan aspek SILPA, terdapat penghematan belanja sebesar Rp537 juta lebih. Ini perlu didalami. Apakah memang penghematan dari hasil efisiensi dan efektivitas belanja, atau disebabkan karena tidak terlaksanakan kegiatan yang disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan," jelasnya.

baca juga: Awas, Banyak Tes Antibodi Virus Corona Palsu Dijual Onilne

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dikemukakan bahwa laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD, bersama dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen terpisah.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyampaian dokumen Ranperda tentang pertanggungjawabn pelaksanaan APBD tahun 2019, pemerintah daerah be;lum menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan yang diterima pada tahun 2019," terangnya.

baca juga: Positif COVID-19 Kota Solok Kembali Bertambah

Masing-masing fraksi akan mendalami muatan dari Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan menyandingkan dengan capaian kinerja pembangunan daerah serta memperhatikan LHP BPK terhadap LKPD tahun 2019. (*)

Editor: Fitria Marlina