DPR: Tapera Jadi Beban Baru Rakyat di Masa Pandemi

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyoroti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Syaikhu mengungkapkan, peraturan tentang Tapera itu menjadi beban baru bagi rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini.

baca juga: Harga Tanaman Ini Disebut Sampai Rp100 Juta, Apa Istimewanya?

"Kita sangat terkejut. Di tengah pandemi Corona, kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP Tapera tak perlu dihadirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat," ujar Syaikhu dalam siaran persnya dilansir dari laman Parlementaria.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan tentang iuran BPJS yang baru saja naik. Terlebih, sambung Syaikhu, belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik. "Lalu, kini rakyat diwajibkan menyisihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen. Tak terbayangkan betapa nestapanya hidup rakyat," tandas Syaikhu.

baca juga: Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal

Syaikhu menjelaskan, awalnya PP 25/2020 tentang Tapera ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. UU tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya. Selama hampir empat tahun, amanah UU tersebut diabaikan (seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit). Namun, tutur Syaikhu, tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi Covid-19.

Untuk itu, Syaikhu menegaskan, program Tapera perlu dikritisi. Terlebih, peraturan ini sudah sekitar 4 tahun terkesan diabaikan. Menurutnya, PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat.

baca juga: Pro Kontra Warnai Pembahasan RUU Cipta Kerja Terkait Ketenagakerjaan

Apalagi, kata Syaikhu, program Tapera ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat. Syaikhu menyatakan, angka 3 persen yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji .

"Semua catatan ini, bukan berarti tidak setuju terhadap program rumah untuk rakyat. Karena sesuai data per Maret 2019, backlog kebutuhan perumahan masih sebesar 7,6 juta unit. Kebutuhan papan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi, melihat semua catatan, Pemerintah harus sensitif. Hari ini, rakyat terhimpit kehidupannya. Cari makan kian susah. Pemerintah harus sensitif dengan penderitaan rakyatnya," pungkasnya.

baca juga: Mantan Ketua KPK Jadi Kuasa Hukum Bambang Trihadmojo Gugat Menteri Keuangan, Ini Alasan

Peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Jumlah iuran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Demikian bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25/ 2020.

Skema Tapera mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5 persen sementara pekerja 2,5 persen dari total gaji pegawai. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Kepesertaan Tapera berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun; mencapai usia 58 tahun (syarat khusus bagi peserta mandiri); peserta meninggal dunia; atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut.

Editor: Eko Fajri