Adopsi Sistem Pendidikan Jepang, Indonesia Upayakan Semua Sekolah Unggul

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB SMA/SMK 2020-2021 di Indonesia menerapkan sistem zonasi tempat tinggal.

Sistem yang mewajibkan siswa menengah sederajat mengenyam pendidikan di sekolah terdekat dari rumah mereka ini ternyata mengadopsi sistem pendidikan Jepang .

baca juga: Ini Syarat, Jadwal Pendaftaran, dan Besaran Insentif BLT Mahasiswa 2021

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, saat jumpa pers sosialisasi pendaftaran PPDB di Sumbar, Selada, 17 Juni 2020 di Padang.

" Zonasi tempat tinggal ini mengadopsi sistem pendidikan di Jepang . Tujuannya untuk pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah unggul," terangnya.

baca juga: SNMPTN: Universitas Brawijaya Perguruan Tinggi Penerima Mahasiswa Terbanyak, UNP Nomor 4

Dijelaskan Adib, selama ini Indonesia memakai sistem pendidikan Belanda yang mengkasta-kastakan sekolah sehingga ada sekolah unggul.

"Zaman Belanda ada sekolah khusus anak pejabat, ada sekolah rakyat, banyak bagiannya. Nah, zonasi ini meniadakan itu sehingga terjadi pemerataan sehingga nantinya semua sekolah unggul," terangnya.

baca juga: Pengumuman Hasil SNMPTN 2021 Hari Ini, Catat Jam dan Situsnya

Selain pemerataan pendidikan sistem ini dinilai mampu mengurangi kemacetan. Sebab jika masih ada sekolah unggul, apalagi sekolah tersebut berlokasi di pusat kota, maka akan menjadi penyumbang kemacetan.

"Sebab setiap pagi orang tua atau wali murid mengantar anaknya ke sekolah, sehingga terjadi kemacetan. Sedangkan dengan sistem ini siswa bisa bersepeda ke sekolah atau jalan kaki," jelasnya.

baca juga: Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 Jika Mudik, KPAI: Harus Diwaspadai Jika Ingin Sekolah Tatap Muka Juli

Adib mengakui, penerapan sistem ini memang agak berat dan butuh pemetaan. Apalagi disaat siswa di Sumbar telah menyebar. Selain itu, lokasi sekolah yang belum merata juga akan menjadi tantangan.

"Dari beberapa kali rapat, ada dua daerah di Jawa yang menolak sistem ini. Namun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan. Kita juga ikut aturan pusat," ungkapnya.

Dia menyebutkan, kendala dalam penerapan sistem zonasi tempat tinggal ini salah satunya pembangunan sekolah di Sumbar yang belum merata dari sisi lokasi sekolah. Sebab, selama ini lahan untuk membangun sekolah dari tanah hibah masyarakat yang kadang kala lokasi berdekatan dengan sekolah yang telah terlebih dahulu dibangun.

"Apalagi di Padang banyak yang memilih membangun jauh dari pinggir pantai, sehingga menumpuk ke arah perbukitan. Akibatnya bisa jadi sekolah yang ada di perbukitan menjadi penuh kuotanya. Solusinya calon siswa bisa memilih sekolah selanjutnya yang dekat dari tempat tinggal mereka," sebutnya.

Namun demikian, lanjutnya, kondisi ini merupakan salah satu alasan penambahan pembangunan gedung-gedung sekolah ke depan.

"Guru-guru nanti juga akan kami sebar, sekarang di sekolah unggulan bisa saja nanti dipindahkan ke sekolah lain," tegasnya.

Sedangkan untuk daerah yang belum memiliki jaringan internet, pihaknya telah bersurat ke pusat untuk menyediakan jaringan.

"Sistem kita online, penyediaan jaringan kewajiban pusat. Namun ada beberapa daerah diberikan kelonggaran untuk mendaftar langsung ke sekolah karena memang disana tidak ada jaringan," tuturnya.

Kabid SMA Disdik Sumbar sekaligus menjabat Ketua Panitia PPDB Suryanto menjelaskan, khusus untuk daerah yang belum tersentuh jaringan langsung datang ke sekolah. Namun tetap menjalankan protokol COVID-19.

"Ada beberapa sekolah memang harus datang ke sekolah karena faktor jaringan. Seperti di Mentawai, bagian pelosok Pasaman, Sijunjung dan Solok," terangnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir