Mendagri: Kepala Daerah yang Tak Becus Atasi Corona Tak Perlu Dipilih Lagi

ilustrasi
ilustrasi (net)

KLIKPOSITIF - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan Kepala Daerah yang tidak becus tangani pandemi Covid-19 tidak perlu dipilih kembali dalam Pilkada .

Pasalnya menurut Tito isu penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi nilai tersendiri bagi kepala daerah yang hendak berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020. Dia mengungkapkan bahwa penanganan Covid-19 di setiap daerah secara tidak langsung juga menjadi isu sentral dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

baca juga: Menkeu: Selain Pandemi, APBN Juga Difokuskan untuk Hadapi Perubahan Iklim

Bukan tidak mungkin, hal serupa pun dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. "Isu Covid-19 yang juga melakukan pemilu di sana. Isu penanganan Covid-19, efektif atau tidaknya pemerintah, kepala daerah dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020) dilansir dari Suara.com.

Di Indonesia pun bisa melakukannya. Kualitas dari pada pemimpin daerah menangani pandemi Covid-19 di wilayahnya akan terlihat dan tentu menjadi amunisi bagi kontestan lain dari non petahana.

baca juga: Bantu Penanganan Pandemi, Kemenag Realokasi Hampir Rp2 Triliun Anggaran pada 2021

Tito tidak menutupi apabila akan adanya serang menyerang kepada calon kepala daerah petahana yang tidak becus mengatasi pandemi Covid-19 mulai dari segi kesehatan hingga kepada dampak sosial dan ekonominya.

"Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya," ujarnya.

baca juga: Greysia-Apriyani Raih Emas Olimpiade Tokyo, Muhaimin: Perjuangan yang Hebat

Karena itu, Tito mengajak supaya masalah efektivitas penanganan Covid-19 bisa diangkat menjadi isu sentral dalam Pilkada Serentak 2020. Dengan harapan, ajang pemilihan kepala daerah bisa turut membantu penekanan angka penularan virus.

"Misal ada daerah yang akan berkontestasi dan petahanannya ikut ternyata PSBBnya berantakan, banyak orang lakukan kerumunan sosial tanpa masker, tanpa jaga jarak dan lain-lain," ujarnya.

baca juga: Wagub Sumbar: Pelaksanaan PPKM Belum Maksimal

"Nah ini diangkat oleh kontestan, calon lawannya atau oleh masyarakat lain atau oleh media bahwa kepala daerahnya enggak efektif menangani, tidak mampu menangani Covid-19, tidak mampu mengendalikan PSBB. Kita harus balik seperti itu," katanya.

Editor: Ramadhani