Polda Sumbar Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan dan Penipuan Dokumen Tanah

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Syariadi dan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Mapolda Sumbar
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Syariadi dan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Mapolda Sumbar (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Polda Sumbar berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan atas dokumen tanah. Dalam perkara tersebut, Polda Sumbar telah menetapkan 4 orang tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan. Diketahui keempat tersangka berinisial, EPM, LH, MY dan YS.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar Kombes Pol Imam Kabut Syariadi mengatakan, keempat tersangka dijerat dengan sebagaimana diatur dalam pasal 263 dan atau pasal 379 jo 55 jo 56 KUHP.

baca juga: Gelar Webinar Tentang Aturan Perundangan Kecelakaan Kerja, Semen Padang Hadirkan Direskrimum Polda Sumbar

Pengungkapan berawal dari laporan Polisi nomor : LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr, tanggal 18 April 2020, dengan pelapor atas nama Budiman. Kemudian, Ditreskrimum mengeluarkan, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/91/IV/ 20208 /Dit Reskrimum, Sbr tanggal 21 April 2020, dan pada hari yang sama mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprindik/92/IV/ 20208 /Dit Reskrimum, Sbr. Selanjutnya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP/26/IV/2020/Ditreskrimum tanggal 21 April 202.

"Selain pelapor atas nama Budiman, kami juga menerima laporan dari korban lain, atas nama Adrian Syahbana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 31 Mei 2020," katanya saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Rabu (24/6/2020).

baca juga: Kasus Penembakan DPO di Solsel, Polda Sumbar Berikan Bantuan Hukum Untuk Brigadir K

Imam menceritakan, korban Budiman yang memiliki tanah di kelurahan Air Pacah seluas 4000 meter persegi dengan SHM nomor 1016, SHM nomor 1015, SHM Nomor 833, SHM Nomor 836 yang dalam status terblokir di kantor BPN Kota Padang.

"Modusnya, meyakinkan korban, bahwa selaku pemilik tanah dan bisa membantu untuk membuka blokir tanah di Kantor BPN Kota Padang dengan membuat Surat Perdamaian dan Surat Kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma'Boet," ujarnya.

baca juga: Diperiksa Polisi, Istri DPO Judi di Solsel Diberi 20 lebih Pertanyaan

"Untuk meyakinkan ini, dilakukan oleh tersangka EPM. Sebagai pemilik tanah di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto berdasarkan keputusan Landraad nomor 90 tahun 1931 berdasarkan kuasa dari tersangka LH dkk," sambungnya.

Korban Budiman yang merasa yakin dan percaya, kemudian menyerahkan uang untuk biaya pelepasan hak yang diminta EPM dan LH sebesar Rp1,375 miliar ke rekening EPM. "Kejadian bertempat di sebuah hotel di Kota Padang, sekitar bulan Maret 2016 lalu," ujarnya lagi.

baca juga: Pengacara Keluarga DPO Judi di Solsel: Polisi Minta Dua Saksi Lagi

Imam menyebutkan, tersangka memiliki peran yang berbeda, EPM berperan meyakinkan korban dengan dokumen/Surat yang dinyatakan sebagai bukti kepemilikan dan membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma'Boet yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Uang hasil kejahatan juga di transfer ke rekening EPM.

"Untuk tersangka LH, juga ikut meyakinkan korban dengan membuat dan menandatangani surat kuasa kepada tersangka EPM serta ikut menandatangani surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma'Boet yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya," tuturnya.

Sementara itu untuk MY dan YS, dengan sengaja memberi kesempatan kepada EPM dan LH untuk melakukan kejahatan dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan, surat penunjukan dan surat kuasa yang isinya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kepada EPM, sekaligus menerima uang hasil kejahatan.

Imam juga menyebut, hasil yang didapatkan dari kejahatan tersebut EPM menerima dari Budiman telah menerima uang sebesar Rp1,350 miliar dan Adrian Syahbana, sebesar Rp8,5 miliar

LH dan MY masing-masing menerima Rp500 juta, sementara YS menerima Rp300 juta dari EPM, setelah ada korban yang membayar uang perdamaian/surat kesepakatan pelepasan hak atas tanah kaum Ma'Boet.

Dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang disita dari EPM berupa Surat-surat/Dokumen, handphone, 2 buku tabungan, 1 unit mobil Toyota Land Cruiser warna hitam nomor polisi B309 GEL dan 2 apartemen di kalibata city atau Green Palace Apartment. Sementara dari LH juga disita Surat-surat dan dokumen.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu menambahkan, p.roses penanganan perkara dan rencana tindak lanjutnya,
berkas perkara korban Budiman telah dikirimkan ke JPU Kejati Sumbar (Tahap 1).

"Pengembangan terhadap laporan Budiman dan laporan Adrian Syahbana dengan pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang," pungkasnya kemudian.

Editor: Muhammad Haikal